MOMENTUM, Labuhanratu--Lokasi pembangunan pembatas antara Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan wilayah permukiman telah dilakukan survei oleh pemerintah pusat.

Pembatas berupa tanggul sepanjang 70 kilometer itu akan dibangun secara permanen. Sehingga, gajah dari kawasan TNWK tidak masuk ke permukiman warga.

Hal itu disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat meninjau TNWK usai Dialog Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia bersama camat dan kepala desa penyangga, Sabtu (24-1-2027).

Mirza mengatakan, tekah berdialog bersama dengan kepala desa, camat dan tokoh-tokoh desa penyangga di sekitar TNWK.

"Kami menerima aspirasi, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dalam menanggulangi konflik gajah dan warga di desa-desa tersebut yang sudah terjadi puluhan tahun," kata Mirza.

Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi keluhan warga dari desa penyangga. Diantaranya permasalahan tanggul yang kurang tinggi.

"Ada juga yang perlunya penambahan personil untuk menjaga malam. Itu perlu dilakukan rekan-rekan sekalian, intensifikasi dalam penjagaan ini sambil menunggu kita rencana membuat batas pengaman antara TNWK dan desa-desa penyangga," jelasnya.

Untuk pembangunan tanggul, dia menjelaskan, pemerintah pusat juga sudah melakukan survei, apa saja yang harus dipersiapkan dalam melakukan pembatas.

"Karena kadang-kadang yang kita inginkan tidak sesuai dengan teknis dan lain-lain. Supaya kajian teknisnya bisa berjalan dan bisa pembatas ini bisa berlaku selamanya, sustainable," sebutnya.

Disinggunh soal waktu pelaksanaan pembangunan, menurut dia, saat ini pemerintah baru selesai survei. Terlebih, lokasi pembangunan tanggul tersebut mencapai 70 kilometer.

Mirza menyampaikan, saat ini memang telah memiliki tanggul yang dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur.

"Hanya saja masih belum permanen, berupa tanah. Jadinya masih bisa dipanjat oleh gajah. Makanya nanti akan dibangun tanggul yang permanen," tuturnya.

"Ini adalah salah satu solusi pemerintah kita dalam menanggulangi konservasi terhadap hutan-hutan di Taman Nasional di seluruh Lampung, dan mungkin di seluruh Indonesia juga banyak kan beda-beda permasalahannya," tambahnya.

Selain itu, dia menyebutkan, pembangunan tanggul itu merupakan tindak lanjut dari perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat terkait konflik yang sudah terjadi puluhan tahu.

Sementara, Pangdam XXI Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, ada beberapa permintaan dari masyarakat, agar ada partisipasi atau bantuan dari TNI.

"Nah kami sebagai Pangdam di wilayah Lampung dan Bengkulu ini akan membantu sesuai dengan permintaan masyarakat. Tentunya kami membantu pemerintah daerah," jelasnya.

Sehingga tidak ada lagi konflik antara gajah dan manusia yang berkepanjangan. "Tentunya kita nanti berdasarkan visibility study akan segera dibuat dan kita akan bantu apa peranan TNI yang bisa membantu di situ," terangnya.

Dia menyampaikan, akan mengirimkan personel apa bila masyarakat di Desa Oenyangga membutuhkan bantuan untuk mencegah terjadi konflik antara gajah dan manusia.

"Pokoknya kalau kami namanya TNI siap, kapan diminta pun kami siap. Tapi tadi sudah kami bicarakan juga bahwa perlu adanya sinkronisasi masalah SOP," sebutnya. (**)