MOMENTUM, Krui--Dugaan nota fiktif mencuat dalam pengelolaan anggaran operasional kendaraan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab)  Pesisir Barat.

Seorang pemilik bengkel yang enggan disebutkan namanya mengaku diminta membuat nota dengan nilai hingga ratusan juta rupiah, jauh di atas biaya servis sebenarnya.

“Servisnya tidak sampai segitu. Tapi saya diminta tulis nominal ratusan juta. Saya yang nulis, saya yang hitung, sampai begadang. Pelumas lain dan jasa malah tidak boleh dimasukkan,” ujarnya dengan nada kesal.

Dia juga mengungkap dugaan praktik “titip nota”. Setiap kali bengkel mengajukan tagihan resmi, disebut ada permintaan tambahan nota dengan nominal serupa.

“Kalau bengkel kirim tagihan Rp20 juta, diminta lagi nota Rp20 juta. Katanya atur saja pelat nomornya. Nota itu nanti diklaim juga,” bebernya.

Terpisah, Kepala Bagian Umum Setda Pesibar, Yasir Reza, menegaskan tidak semua pengelolaan servis kendaraan ditangani langsung oleh pihaknya. Menurutnya, sejumlah kepala bagian melakukan perawatan kendaraan secara mandiri lalu menyerahkan nota untuk penggantian.

“Kendaraan dinas roda empat di Setda ada sekitar 50 unit. Kalau butuh cepat, kadang ditangani langsung oleh masing-masing, lalu setor nota untuk diganti. Bengkelnya juga tidak satu,” jelasnya.

Untuk kendaraan pimpinan daerah, kata dia, servis dilakukan di Auto2000, bukan di bengkel umum.

Yasir membantah adanya nota fiktif bernilai ratusan juta. Ia mengklaim anggaran pemeliharaan justru kerap kurang.

Namun, pengakuan bengkel soal dugaan penggelembungan nilai nota dan mekanisme penggantian berbasis dokumen tanpa verifikasi lapangan memunculkan tanda tanya besar. Transparansi, pengawasan, dan audit independen menjadi kunci untuk memastikan anggaran operasional kendaraan dinas benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. (**)