MOMENTUM, Jakarta — Ratusan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Selasa (1/9/2026). Mereka menuntut pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gula dan menghapus Harga Eceran Tertinggi (HET) gula.

Massa petani dari sejumlah daerah, termasuk Cirebon, mengawali aksi di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas) dan sekitar Istana Negara. Massa kemudian bergerak menuju Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Petani menilai kebijakan harga saat ini belum sebanding dengan kenaikan biaya produksi. Harga pupuk dan kebutuhan produksi terus meningkat, sementara harga jual gula masih dibatasi pemerintah.

Dalam aksi tersebut, petani meminta pemerintah menetapkan HPP gula petani sebesar Rp16.875 per kilogram. Angka tersebut merupakan usulan APTRI yang disusun dengan mempertimbangkan kenaikan Biaya Pokok Produksi (BPP).

Selain kenaikan HPP, petani meminta pemerintah menghapus HET gula. Mereka juga meminta batas minimal rendemen tebu ditetapkan sebesar 8 persen serta menolak rencana impor gula yang dinilai dapat mengganggu penyerapan produksi petani dalam negeri.

Salah seorang petani yang berorasi mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi setelah upaya menyampaikan persoalan kepada pemerintah belum mendapat respons yang diharapkan.

"Di sini kita menyampaikan aspirasi, mudah-mudahan kementerian terkait bisa peka dan mendengarkan apa yang kami sampaikan," katanya.

Menurut dia, petani menghadapi kenaikan berbagai biaya produksi dan kebutuhan hidup. Kondisi tersebut membuat petani meminta pemerintah mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada keberlangsungan usaha tani tebu.

"Kami sudah bernegosiasi menyampaikan kepada pihak terkait, namun karena mereka seolah tidak mau peduli, tidak mau mengerti, dan tidak mau merasakan apa yang kami rasakan di lapangan, di tengah-tengah kenaikan harga barang-barang. Makanya kami terpaksa menyampaikan aspirasi ini," ujarnya.

Dalam orasinya, petani juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jajaran menteri yang dinilai tidak memperhatikan kondisi petani tebu.

"Kepada Bapak Presiden bukan berarti kami mendemo Bapak Presiden, tapi kami mohon Bapak Presiden, menteri-menteri Bapak, ditatar kembali. Mereka yang tidak peduli kepada petani agar diingatkan pada integritas dan kualitas, agar senantiasa peduli dengan nasib petani tebu," katanya.

Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen sebelumnya mengatakan usulan HPP Rp16.875 per kilogram disusun berdasarkan kondisi ekonomi komoditas gula dan biaya produksi petani.

Usulan tersebut juga mempertimbangkan hasil survei Biaya Pokok Produksi yang dilakukan tim Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional.

Melalui aksi tersebut, petani mendesak Kementerian Koordinator Bidang Pangan segera mengevaluasi kebijakan sektor gula dan memberikan kepastian mengenai harga pembelian hasil produksi petani.

Mereka berharap kebijakan tersebut dapat menjamin keberlangsungan usaha tani tebu sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.(*)