PERUNDUNGAN (bullying) di sekolah atau madrasah bukan sekadar persoalan perilaku antarmurid, melainkan masalah sosial yang memengaruhi rasa aman dan kenyamanan lingkungan pendidikan. Jika terjadi berulang kali atau dibiarkan tanpa penanganan, perundungan dapat menggerus fungsi sekolah sebagai ruang belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan murid.

Karena itu, upaya mewujudkan sekolah bebas perundungan harus menjadi agenda strategis, bukan sekadar respons setelah kasus terjadi. Sekolah membutuhkan pendekatan yang mampu membangun kesadaran bersama, mendorong perubahan perilaku, serta memastikan seluruh warga sekolah terlibat dalam pencegahan dan penanganan perundungan. Salah satu pendekatan penting yang perlu diperkuat adalah komunikasi strategis.

Program sekolah atau madrasah bebas perundungan tidak cukup diwujudkan melalui aturan dan larangan. Kebijakan tersebut harus disertai strategi komunikasi yang mampu menjangkau seluruh warga sekolah, membangun pemahaman bersama, dan mengantisipasi potensi perundungan sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih serius.

Keberhasilan upaya ini membutuhkan keterlibatan kepala sekolah, guru, wali kelas, guru bimbingan konseling (BK), murid, orang tua, komite sekolah atau madrasah, serta komunitas dan mitra eksternal. Masing-masing memiliki peran berbeda, tetapi harus bergerak dalam arah yang sama.

Menjembatani Kebijakan dan Praktik

Sekolah perlu memiliki regulasi pencegahan perundungan yang jelas dan dapat diterapkan. Namun, aturan tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal atau disampaikan secara satu arah. Seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam memahami masalah, menyusun solusi, dan membangun budaya sekolah yang aman.

Pendekatan stakeholder engagement atau pelibatan pemangku kepentingan, komunikasi kolaboratif (collaborative communication), dan penciptaan solusi bersama (co-creation) menjadi relevan dalam konteks ini. Warga sekolah bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan bagian dari proses membangun lingkungan pendidikan yang bebas perundungan.

Salah satu persoalan komunikasi yang perlu diatasi adalah kesenjangan antara kebijakan antiperundungan dan praktik sehari-hari di sekolah. Pesan tentang perilaku yang dilarang bisa berhenti pada tingkat informasi apabila murid, guru, orang tua, dan pengelola sekolah tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai bentuk perundungan, mekanisme pelaporan, perlindungan korban, dan tanggung jawab masing-masing.

Masalah lain muncul ketika komunikasi terlalu didominasi pola dari atas ke bawah (top-down). Murid yang mengalami atau menyaksikan perundungan belum tentu merasa aman untuk melapor. Guru bisa memiliki pemahaman berbeda dalam menilai suatu kejadian, sedangkan orang tua kerap baru memperoleh informasi setelah masalah muncul.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah yang terbuka, aman, konsisten, dan kolaboratif. Sekolah tidak cukup hanya menyampaikan pesan antiperundungan, tetapi juga harus memastikan setiap warga sekolah memiliki ruang untuk berbicara, menyampaikan pengalaman, dan memperoleh tanggapan yang tepat.

Memetakan Peran dan Kebutuhan

Strategi komunikasi yang efektif perlu dimulai dengan pemetaan pemangku kepentingan. Kepala sekolah berperan sebagai pengambil keputusan sekaligus pemberi legitimasi terhadap kebijakan. Guru menjadi pelaksana kebijakan dan komunikator sehari-hari, sementara wali kelas berfungsi sebagai penghubung antara murid, sekolah, dan orang tua.

Guru BK berperan dalam pendampingan serta penanganan persoalan yang membutuhkan perhatian khusus. Murid bukan hanya pihak yang berpotensi terdampak, melainkan juga dapat menjadi penggerak terciptanya budaya pergaulan yang sehat. Orang tua menjadi mitra sekolah dalam membangun perilaku positif dari rumah, sedangkan komite dan komunitas dapat memperluas dukungan serta edukasi.

Pemetaan ini penting agar strategi komunikasi tidak disamaratakan. Setiap kelompok memiliki kebutuhan informasi, pengalaman, pengaruh, dan saluran komunikasi yang berbeda. Pesan untuk murid, misalnya, perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan pengalaman mereka. Sementara itu, orang tua dan guru membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai tanda-tanda perundungan, cara merespons laporan, dan langkah perlindungan terhadap korban.

Selain memetakan aktor, sekolah perlu mengumpulkan data sebagai dasar penyusunan strategi. Data tersebut meliputi jumlah dan bentuk kejadian perundungan yang dilaporkan, persepsi warga sekolah tentang rasa aman, pemahaman terhadap kebijakan, efektivitas kanal komunikasi, serta lokasi dan pola interaksi yang berpotensi memunculkan masalah.

Informasi mengenai mekanisme pelaporan, tindak lanjut, dan waktu respons sekolah juga penting untuk mengevaluasi efektivitas penanganan. Wawancara dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion atau FGD) dapat digunakan untuk menggali pengalaman, kebutuhan, dan hambatan yang dihadapi murid, guru, maupun orang tua.

Pengumpulan dan pemanfaatan data tersebut harus tetap memperhatikan privasi serta perlindungan identitas murid, terutama korban dan pelapor. Informasi tidak boleh disebarkan dengan cara yang justru memperbesar risiko stigma atau perundungan lanjutan.

Membangun Komunikasi yang Berkelanjutan

Berdasarkan pemetaan dan data tersebut, sekolah dapat menerapkan strategi komunikasi secara bertahap. Prosesnya dimulai dari identifikasi pemangku kepentingan, mendengarkan kebutuhan mereka, merumuskan pesan bersama, menentukan saluran komunikasi, menyusun program kolaboratif, hingga melakukan pemantauan dan evaluasi.

Sekolah, misalnya, dapat menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses dan menjaga kerahasiaan pelapor. Guru perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai cara menerima laporan dan meresponsnya, sedangkan orang tua perlu mengetahui kepada siapa mereka harus menghubungi sekolah ketika menemukan indikasi perundungan.

Edukasi juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pembelajaran, diskusi kelas, pertemuan orang tua, dan media komunikasi sekolah. Pesan antiperundungan tidak cukup disampaikan dalam kegiatan seremonial atau kampanye sesaat. Pesan tersebut harus menjadi bagian dari interaksi sehari-hari dan tercermin dalam tindakan nyata seluruh warga sekolah.

Pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah strategi yang dijalankan benar-benar meningkatkan pemahaman, memperkuat kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan, dan membuat murid merasa lebih aman. Evaluasi juga perlu mengidentifikasi hambatan agar kebijakan dan pendekatan komunikasi dapat diperbaiki sesuai kebutuhan.

Dalam hal ini, penurunan jumlah laporan perundungan tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Jumlah laporan yang sedikit belum tentu menunjukkan bahwa perundungan berkurang; bisa jadi murid belum merasa aman atau belum mengetahui cara melapor.

Keberhasilan justru perlu dilihat dari terbentuknya budaya komunikasi yang memungkinkan setiap warga sekolah berbicara tanpa takut, memperoleh tanggapan yang layak, dan mendapatkan perlindungan ketika mengalami atau menyaksikan perundungan.

Pada akhirnya, sekolah bebas perundungan tidak dapat diwujudkan hanya dengan larangan dan sanksi. Dibutuhkan komunikasi strategis yang partisipatif, konsisten, dan berkelanjutan, disertai kebijakan yang jelas serta penanganan yang berpihak pada keselamatan murid.

Dengan demikian, komunikasi bukan sekadar instrumen untuk merespons kasus perundungan, melainkan mekanisme kolektif untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif. Sekolah harus memastikan bahwa setiap murid tidak hanya memiliki kesempatan untuk belajar, tetapi juga merasa aman untuk tumbuh dan berkembang tanpa ancaman perundungan.(*)

Oleh: Suwanto - Mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Fikom Unpad (Penerima Beasiswa Guru)