MOMENTUM, Lampung--Ombudsman Republik Indonesia resmi melaksanakan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (9/11/2026).
Kegiatan ini menyasar empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), RSUD Abdul Moeloek, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Penilaian diawali di Dinas BMBK, instansi yang memikul tanggung jawab pelayanan dasar bidang infrastruktur jalan dan jembatan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menyambut baik pelaksanaan penilaian tersebut. Ia menyampaikan rasa syukur atas capaian tahun lalu yang menempatkan Lampung di jajaran tiga besar nasional, sekaligus menegaskan arah perbaikan ke depan.
"Kita berharap tahun ini paling tidak bisa mempertahankan apa yang telah kita raih tahun lalu. Tapi yang pasti, Pak Gubernur tadi sudah berpesan bahwa bukan hanya penilaian, bukan hanya prestasi, tetapi bagaimana pelayanan publik yang dilakukan OPD itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat dan berdampak," ujar Marindo.
Menurutnya, penilaian ini menjadi momentum pembenahan dan transformasi untuk memenuhi standar pelayanan publik. Perubahan konkret sudah mulai terlihat, salah satunya di Dinas BMBK yang kini melengkapi fasilitas — mulai dari area penerimaan tamu, ruang khusus penyandang disabilitas, ruang laktasi, hingga area bermain anak.
"Jadi memang kita akan bertransformasi untuk memenuhi ketentuan pelayanan publik. Masing-masing OPD juga sudah diminta berkomitmen untuk bisa memenuhi standar pelayanan publik yang diinginkan," tambahnya.
Marindo berharap penilaian Ombudsman tidak sekadar menjadi agenda tahunan untuk mengejar penghargaan, melainkan mendorong peningkatan kualitas layanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.(**)
Editor: Agus Setyawan
