MOMENTUM, Lampung--Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat dan membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai I, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan  bahwa penanganan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik atau tinggi badan anak, melainkan menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia. 

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang dapat berdampak terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas seseorang ketika dewasa.

"Periode paling menentukan adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari masa kehamilan dan 730 hari sejak bayi lahir hingga usia dua tahun. Oleh karena itu, intervensi perlu sangat difokuskan pada ibu hamil dan juga anak balita," ujar Jihan.

Menurutnya, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Hal tersebut sejalan dengan target nasional dalam RPJMN, yakni menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target melalui RPJMD, yaitu menurunkan prevalensi stunting hingga 10,83 persen pada 2029.

Wagub optimis target tersebut dapat dicapai melalui penguatan intervensi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Untuk mencapai target itu, Lampung perlu menurunkan prevalensi stunting sekitar lima poin persentase dalam beberapa tahun ke depan.

Ia juga menegaskan bahwa target tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. 

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen. Capaian tersebut menempatkan Lampung dalam lima besar provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.

Secara nasional, prevalensi stunting pada 2024 tercatat sebesar 19,8 persen, turun dibandingkan 24,4 persen pada 2021.  Sementara itu, prevalensi stunting di Lampung menunjukkan tren penurunan dari 18,5 persen pada 2021 menjadi 15,2 persen pada 2022 dan 14,9 persen pada 2023, sebelum tercatat sebesar 15,9 persen pada 2024.

Wagub Jihan menjelaskan, meskipun terdapat kenaikan pada 2024, kondisi tersebut tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem kolaborasi dan meningkatkan efektivitas intervensi.

Adapun berdasarkan data analisis situasi melalui Web Aksi Bangda Kemendagri tahun 2025, dari 451.843 balita yang telah diinput datanya, tercatat 14.711 balita mengalami stunting atau sekitar 3,26 persen. 

Ia mengingatkan bahwa data tersebut merupakan data layanan dan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil survei SSGI karena menggunakan metode pengukuran yang berbeda.

Dalam pemetaan kabupaten/kota, Jihan juga menyoroti sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian lebih intensif, yakni Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Waykanan, Tulangbawang, dan Pringsewu.

"Untuk itu, perlu kita kuatkan langkah-langkah dan tindak lanjut, yaitu validasi cakupan input data serta pendampingan yang lebih intensif pada kelima daerah tersebut," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung telah menjalankan enam kegiatan unggulan yang menyasar pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.

Pertama, kampanye gizi melalui pemanfaatan produk peternakan, khususnya telur, sebagai sumber protein hewani. Selain itu, melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 2 Tahun 2025, masyarakat didorong membiasakan konsumsi dua butir telur setiap hari sebagai salah satu upaya meningkatkan pemenuhan protein hewani keluarga.

Kedua, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) melalui pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah berupa kudapan berbahan dasar ikan. Program ini telah dilaksanakan bagi 100 anak di UPTD SDN 4 Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. 

Ketiga, penguatan layanan bagi ibu hamil, bayi, dan balita melalui intervensi pada periode 1.000 HPK. Program ini dilaksanakan melalui tiga layanan utama, yaitu pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemia, pemberian makanan tambahan bergizi berbahan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta konseling gizi dan edukasi pola makan sehat bagi ibu, bayi, dan balita.

Keempat, pengembangan Desa Tapis sebagai desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2025. Program ini menjadi model kolaborasi multisektor untuk memperkuat Posyandu, kesehatan keluarga, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Kelima, penguatan dukungan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran paket sembako bagi ibu hamil yang berpotensi mengalami stunting, termasuk di Kota Metro dan sejumlah daerah lainnya.

Keenam, pengembangan dukungan ketahanan pangan melalui bantuan Baznas RI senilai Rp479 juta untuk program lumbung pangan dan balai ternak di tiga kabupaten. Program ini diharapkan dapat memberikan dukungan berkelanjutan terhadap pemenuhan gizi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Lebih lanjut, Jihan menjelaskan bahwa seluruh program tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mengamanatkan pelaksanaan intervensi secara konvergen melalui 31 indikator layanan bagi enam kelompok sasaran.

Keenam kelompok sasaran tersebut meliputi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0–23 bulan, serta balita dan keluarga atau rumah tangga. Kelompok anak usia 0–23 bulan menjadi perhatian utama karena berada dalam periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Untuk memastikan seluruh intervensi berjalan optimal, Pemerintah Provinsi Lampung mengedepankan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, filantropi, dan akademisi.

Pemerintah berperan menyediakan layanan dasar, data, logistik, serta dukungan anggaran. Organisasi profesi menghadirkan layanan klinis dan edukasi, dunia usaha berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), filantropi mendukung bantuan pangan dan paket gizi, sedangkan akademisi berperan melalui riset, inovasi, dan pendampingan.

Jihan menilai kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting dalam memastikan setiap kelompok sasaran mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan. 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan lima langkah strategis yang perlu diperkuat bersama dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Pertama, memperkuat pelaksanaan aksi konvergensi di seluruh daerah. Kedua, memastikan perencanaan dan penyelenggaraan program berbasis data. Ketiga, meningkatkan kedisiplinan dalam pemanfaatan Web Aksi Bangda sebagai instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengambilan kebijakan, dengan memastikan data yang diinput lengkap, akurat, dan tepat waktu. Keempat, memperkuat pembinaan, supervisi, dan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota melalui sosialisasi, bimbingan teknis, coaching clinic, serta monitoring dan evaluasi. Kelima, memperkuat kolaborasi lintas sektor agar seluruh program berjalan saling melengkapi dan memberikan dampak nyata.

"Semua strategi tersebut tentu saja kita jalankan dengan lima prinsip, yaitu konvergen, berbasis data, kolaboratif, berkelanjutan, dan berdampak nyata," ujarnya.

Jihan menegaskan bahwa anak-anak yang saat ini berada pada usia balita merupakan generasi yang akan memimpin Indonesia pada 2045. Karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak Lampung tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.

Ia juga berharap dukungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat semakin memperkuat upaya konvergensi di tingkat desa, termasuk dalam penanganan persoalan kesehatan lain seperti tuberkulosis (TBC) yang juga membutuhkan pendekatan lintas sektor.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Ahmad Riza Patria dalam arahannya menegaskan bahwa membangun desa berarti membangun manusia. Upaya tersebut harus dimulai sejak dalam kandungan, khususnya pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Menurutnya, persoalan stunting bukan semata-mata berkaitan dengan tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut perkembangan otak, kecerdasan, kesehatan, produktivitas, dan kualitas generasi penerus bangsa.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting nasional mencapai 19,8 persen, sedangkan Provinsi Lampung berada pada angka 15,9 persen. Capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi masih membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama.

Ahmad Riza Patria menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pertama, memperkuat kepemimpinan dan komitmen pemerintah desa. Kepala desa harus mengetahui kondisi masyarakatnya, termasuk keluarga yang berisiko stunting, ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, serta anak-anak yang memerlukan perhatian khusus. 

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Ia meminta pemerintah desa memastikan perencanaan dan penganggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, mulai dari pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi balita, penguatan Posyandu, hingga peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan sehat.

Ketiga, memperkuat kapasitas kader dan pendamping desa, khususnya Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Posyandu, dan tenaga pendamping profesional. Mereka merupakan ujung tombak pelaksanaan program karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memastikan intervensi menjangkau keluarga sasaran.

Peningkatan kapasitas melalui pelatihan terpadu dan platform HDW Learning, menurutnya, harus terus diperkuat agar para kader memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian yang semakin baik.

Ahmad Riza Patria juga mengapresiasi capaian konvergensi desa di Lampung. Berdasarkan data e-HDW per 1 November 2026, sebanyak 1.505 desa atau sekitar 62 persen dari total 2.446 desa di Lampung telah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen. Meski demikian, masih terdapat sekitar 38 persen desa yang memerlukan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.

Ia berharap rakor tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi angka dan indikator, tetapi juga menghasilkan langkah konkret melalui penguatan tujuh indikator kinerja desa, mulai dari pelaporan kartu skor konvergensi, alokasi Dana Desa, evaluasi berkala, pendampingan keluarga berisiko stunting, peningkatan kapasitas kader, hingga keberadaan Posyandu aktif.

"Jangan sampai kegiatan kita ramai di ruang rapat, tetapi belum terasa manfaatnya di tengah masyarakat," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi harus terlihat dari kehidupan masyarakat yang semakin baik, anak-anak tumbuh sehat, keluarga semakin sejahtera, dan generasi muda memiliki masa depan yang lebih cerah.

Ahmad Riza Patria turut mengapresiasi paparan dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Ia optimistis Lampung dapat terus meningkatkan capaian penurunan stunting dan bahkan menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi terendah di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, ia secara resmi membuka Rakor Monev Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (PSBLDP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT RI, Drs. Andrey Ikhsan Lubis, M.Si., selaku ketua pelaksana, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung merupakan provinsi ketiga yang menjadi lokasi pelaksanaan rangkaian Rakor Monev setelah Banten dan Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendes PDT untuk mendorong terwujudnya desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Upaya tersebut turut didukung melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) bersama Bank Dunia, terutama dalam penguatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga, kader Posyandu, serta pemantauan capaian konvergensi melalui aplikasi e-HDW.

Berdasarkan data referensi stunting yang disampaikan dalam laporan pelaksana, prevalensi stunting Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen, dengan angka tertinggi di Kabupaten Tanggamus sebesar 24,9 persen dan terendah di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 10,4 persen.

Sementara itu, berdasarkan data skor konvergensi e-HDW per 1 November 2026, dari 2.446 desa di Provinsi Lampung, sebanyak 1.505 desa atau 61,5 persen telah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen. 

Angka tersebut meningkat dibandingkan 1 Oktober 2026, ketika jumlah desa yang mencapai kategori tersebut sebanyak 1.280 desa atau 52,3 persen. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebanyak 225 desa atau 9,2 poin persentase.

Andrey menjelaskan, rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, mengidentifikasi dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa, mengidentifikasi kendala serta merumuskan solusi peningkatan capaian konvergensi, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut (RKTL) yang disepakati bersama.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua sesi, yakni pemaparan narasumber mengenai kebijakan intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting, serta diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) antara pemerintah pusat dan daerah.

FGD tersebut membahas pemantauan e-HDW, capaian pembelajaran mandiri, berbagai kendala pelaksanaan, peningkatan skor konvergensi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Hasil pembahasan selanjutnya dituangkan dalam RKTL yang memuat langkah penyelesaian, penanggung jawab, dan target waktu pelaksanaan untuk disepakati bersama.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan langkah dan komitmen yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dalam memastikan setiap intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting berjalan tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan demi mewujudkan generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan berkualitas.(**)