Inflasi Pangan Lampung 0,13 Persen, Pemprov Diminta Waspadai Kenaikan Harga

img
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Foto: Ist.

MOMENTUM, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung diminta mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang akhir 2026. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 13 November 2026, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Lampung pada minggu kedua November tercatat 0,13 persen.

Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 mencapai 3,23 persen. Komponen harga bergejolak atau volatile food menjadi penyumbang tekanan terbesar dengan inflasi 5,81 persen, disusul harga yang diatur pemerintah 3,24 persen dan inflasi inti 2,56 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, sejumlah komoditas pangan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, terutama cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sawi hijau. Harga beras, minyak goreng, serta daging sapi juga perlu terus dipantau.

Menurutnya, cabai merah dan cabai rawit masih memberikan tekanan terhadap perkembangan harga di sejumlah daerah. Sementara beras dan minyak goreng perlu diwaspadai karena tingkat harganya masih relatif tinggi.

BPS juga mencatat 124 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH pada minggu kedua November 2026. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan, terutama menjelang akhir tahun.

Perkembangan harga pangan menjadi salah satu dari tiga agenda yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (16/11/2026).

Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti rapat tersebut melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Imam Ghozali, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

Selain pengendalian inflasi, rakor membahas persiapan penetapan upah minimum 2027 serta percepatan registrasi ulang dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.

Dalam pembahasan upah minimum, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan sesuai kebijakan masing-masing daerah.

Penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Formula kenaikannya juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Pemerintah menargetkan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Selanjutnya, UMSP ditetapkan lima hari setelahnya. Sementara UMK ditargetkan ditetapkan paling lambat 25 November 2026, disusul UMSK lima hari kemudian.

Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengedepankan dialog sosial dalam proses penetapan upah. Pemerintah harus mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha agar kebijakan pengupahan tetap menjaga kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan keberlangsungan industri dan investasi.

Agenda lainnya adalah percepatan registrasi ulang penerima bantuan sosial melalui platform Perlinsos untuk penyaluran bantuan tahun 2027.

Perwakilan Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika, menjelaskan masyarakat yang membutuhkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diwajibkan melakukan pendaftaran ulang.

Pendaftaran dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik wajah tanpa perlu mengunggah dokumen tambahan. Sistem tersebut telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah.

Hingga pembaruan terakhir, jumlah pendaftar secara nasional mencapai sekitar 22 juta keluarga atau hampir 80 juta jiwa. Pemerintah juga menyediakan lebih dari 1,2 juta agen untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.

Mendagri meminta pemerintah daerah aktif menyosialisasikan proses registrasi ulang agar masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak terlewat. Pemutakhiran data diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial pada 2027 lebih tepat sasaran.

Melalui tiga agenda tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan kebijakan pengupahan berjalan kondusif, serta memperbaiki ketepatan data penerima bantuan sosial.(*)






Editor: Muhammad Furqon





Leave a Comment

Tags Berita

Featured Videos