MOMENTUM, Jakarta – Polri membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik akan menelusuri kemungkinan tersebut, termasuk pihak yang diduga berada di balik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, seluruh kemungkinan dalam perkara tersebut masih terbuka untuk didalami.
"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami," kata Isir di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Isir menegaskan, Polri serius mengusut perkara yang menyeret empat perwira tinggi sebagai tersangka tersebut. Keseriusan itu, menurut dia, ditunjukkan dengan pembentukan tim khusus oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Tim tersebut dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Isir meyakini tim akan menelusuri bukti dan petunjuk untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Sebelumnya, Kapolri Suyudi mengungkap dugaan peran Listyo Sigit dalam perkara tersebut saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, Listyo yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah penyadapan kepada Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri melalui komunikasi lisan maupun WhatsApp.
Listyo juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan atau end user. Dugaan peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Selain Listyo, Bareskrim menetapkan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, yakni AS, EH, dan SU. Mereka dijerat dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Suyudi menyebut SU, yang pernah menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga menjadi penasihat Monitoring Center Bareskrim. Ia juga diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo.
Sementara itu, EH yang pernah menjabat Plt Kabag Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari SU. EH juga diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik.
Adapun AS, yang menjabat Plt Kabag Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Listyo dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo, memerintahkan surveillance terhadap pihak tertentu, serta menghapus data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log.
Menurut Suyudi, AS turut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.(*)
Editor: Muhammad Furqon
