Menaker Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November

img
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Foto: Ist.

MOMENTUM, Jakarta  – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta seluruh gubernur memperhatikan jadwal penetapan upah minimum 2027. Upah Minimum Provinsi (UMP) harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026.

Ketentuan tersebut tertuang dalam pedoman penghitungan upah minimum 2027 yang disampaikan Menaker kepada seluruh gubernur melalui surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Pedoman itu menjadi tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam penghitungan upah minimum, pemerintah menetapkan tiga aspek utama yang harus diperhatikan, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Yassierli mengatakan, ketiga aspek tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum agar kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.

"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, penghitungan upah minimum 2027 bagi daerah yang telah memiliki UMP atau UMK pada 2026 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1.

Menurut Yassierli, nilai alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Penentuan nilai alfa menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK.

Selain itu, pemerintah menggunakan data KHL 2026 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penghitungan upah minimum. Data tersebut dibedakan berdasarkan wilayah provinsi untuk penetapan UMP dan kabupaten/kota untuk penetapan UMK.

Yassierli mengatakan, penggunaan data KHL diperlukan agar penetapan upah minimum memperhitungkan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kehidupan yang layak.

Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat ditetapkan apabila memenuhi persyaratan.

Khusus upah minimum sektoral, penetapannya harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik, keahlian, risiko kerja, atau tuntutan pekerjaan yang berbeda dan lebih berat dibandingkan sektor lainnya.

Besaran UMSP juga harus lebih tinggi dari UMP. Begitu pula UMSK yang wajib lebih tinggi dibandingkan UMK.

Adapun batas waktu penetapan UMSP paling lambat lima hari setelah UMP ditetapkan. Sedangkan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

"Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.

Seluruh ketentuan upah minimum 2027, meliputi UMP, UMSP, UMK, dan UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Sementara itu, upah pekerja pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Namun, besaran upah yang disepakati tidak boleh lebih rendah dari 50 persen upah minimum yang berlaku.(*)






Editor: Agus Setyawan





Leave a Comment

Tags Berita

Featured Videos