Harianmomentum.com--Bupati Pringsewu Sujadi mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna kabupaten setempat, masa bakti 2017-2022. Pengukuhan berlangsung di aula kantor pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, Senin (26/2).

 

Mereka yang dikukuhkan: Herizon Azis sebagai Ketua, Sekretaris Ahmad Kurniawan, Bendahara Triana dan sejumlah wakil, seksi-seksi bidang serta Majelis Pertimbangan Karang Taruna.

 

Prosesi pengukuhan diawali dengan penyerahan Pataka Karang Taruna oleh Ketua Taruna Provinsi Lampung Dendi Ramadhona kepada Bupati Sujadi. Selanjutnya oleh bupati, pataka itu diserahkan kepada Ketua Karang Taruna Kabupaten Pringsewu Herizon Azis.

 

Ketua panitia pelaksana pengukuhan tersebut, Iswahyudi Joko mengatakan, kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Pringsewu masa bakti 2017-2022 merupakan hasil musyawarah pada 28 Desember 2017.

 

"Hari ini, kepengurusan karang taruna hasil musyawarak akhir tahun lalu  dikukuhkan. Tema yang  diusung: Kita tingkatkan Kepekaan Sosial dan Kreatifitas Pemuda Bersama Keluarga Besar Karang Taruna,” kata Iswahyudi.

 

Ketua Karang Taruna Kabupaten Pringsewu Herizon Azis pada sambutannnya mengatakan, dalam waktu dekat akan merevalitasi, membenahi kepengurusan di tingkat pekon (desa).

 

Dia melanjutkan, langkah tersebut untuk mendata dan memastikan keaktifan kepengurusan karang taruna. 

 

“Kepengurusan yang aktism sesuai undang-undang dapat dibantu dana desa Rp25juta untuk operasional dan pelaksanaan program kerja. Karena itu, kita ingin pastikan karang tarunan mana saja yang masih aktif,” kata Herizon.

 

Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Dendi Ramadhona pada sambutannya berharap, pengurus dan anggota Karang Taruna Kabupaten Pringsewu lebih termotivasi dan kreatif dalam pelaksanaan program kerja mendukung upaya pembangunan.

 

“Basis utama kegiatan karang taruna itu ada di tingkat desa. Karena itu, hidupkan kegiatan karang taruna di tingkat desa,” pintanya.

 

Hadir pada pengukuhan itu: Kapolsek Pringsewu Kompol. Andik Purnomo Sigit, Anggota DPRD Maulana M Lahudin dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah setempat. (lis)