Harianmomentum.com--Mungkin banyak yang belum mengetahui bagaimana dan seperti apa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bandarlampung.  Akibatnya banyak kabar simpang siur terkait pelaksanaan program tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan program BPNT di ibukota Provinsi Lampung itu, berikut penjelasan Kepala Dinas Sosial Kota Bandarlampung Tole Dailami pada harianmomentum.com.

Tole Dailami mengatakan, pelaksanaan program BPNT di Bandarlampung berjalan sebagaimana aturan yang ditetapkan Kementerian Sosial. Jumlah penerima BPNT di Kota Bandarlampung  mencapai 49.711 keluarga penerima manfaat (KPM). 

Dari jumlah tersebut, 34.819 diantaranya merupakan KPM Program Keluarga Harapan (PKH). Sisanya KPM BPNT murni.

Pencairan BPNT berupa bahan kebutuhan pangan: beras dan telur bagi KPM di Bandarlampung dilakukan pada 71 warung elektronik (e-warung) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) KPM PKH.  Pendirian e-warung KUBe KPM PKH merupakan bantuan Kemensos yang dibentuk dan dikelola langsung oleh kelompok KPM PKH. 

Selain itu, pencairan BPNT oleh KPM juga bisa dilakukan melalui  pedagang kebutuhan bahan pangan yang menjalin kerja sama dengan HIMBARA (Himpunan Bank Negara) melalui sistem BRI Link dan Bulog melalui Rumah Pangan Kita (RPK).

“Bantuan BPNT senilai Rp110 ribu per bulan dari Kemensos langsung ditransfer ke rekening setiap KPM melalui HIMBARA dan untuk Bandar Lampung melalui BRI, setiap tanggal 25. Jadi pencairan dana tersebut tidak melalui dinas sosial atau pendamping,” kata Tole didampingi Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinsos setempat Santoso Adhy S.

Baca Juga: Apa Itu BPNT ?

Dia melanjutkan, peran dan kewenangan Dinsos dalam pelaksanaan BPNT, hanya sebatas memfasilitasi, memverifikasi data KPM. Kemudian, mengkoordinasikan dengan petugas pendamping terkait pelaksanaan program, agar sesuai aturan dan tepat sasaran.

“Dinsos sifatnya hanya memfasilitasi, memferivikasi data KPM yang ditetapkan oleh Kemensos melalui  Basis Data Terpadu. Kita koordinasi juga dengan para petugas pendamping untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” terangnya.

Terkait kabar yang menyebut pihak dinsos melalui pendamping sengaja mengarahkan KPM untuk mencairkan BPTN melalui e-warung tertentu, menurut Tole, hal tersebut hanya salah pengertian.

“Kita memang memberikan pemahaman kepada KPM melalui pendamping, agar mencairkan BPNT dalam bentuk bahan kebutuhan pokok melalui  e-warung KUBE PKH terdekat. Tujuannya untuk mempermudah dan menghemat biaya transportasi. Jadi bukan menunjuk salah satu e-warung atau melarang belanja melalui  pedagang bahan pangan dengan sistem BRI Link atau RPK,” terangnya.

Dia menerangkan, mencairkan BPNT melalui e- warung KUBe PKH, selain lebih mudah dan hemat biaya transprotasi, juga  bisa menghidupkan usaha perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh KPM itu sendiri (e-warung KUBE PKH).

“Warung elektronik KUBE PKH itukan dibentuk dan dikelola sendiri oleh kelompok KPM. Jadi wajar kalau mereka (KPM) mencairkan bantuan BPNT di warung mereka sendiri, agar usaha perekonomian KPM lebih berkembang,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, ada beberapa e- warung KUBE PKH di Bandarlampung  yang telah berkembang dan berhasil menambah modal usaha. Hal tersebut sejalan dengan tujuan program BPNT dan pembentukan e-warung KUBE PKH, yaitu untuk mengembangkan usaha perekonomian masyarakat dalam upaya mengurangi kemiskinan.    

Terkait isu penahanan kartu penerima BPNT oleh oknum pendamping, menurut dia hal tersebut sudah diklarifikasi.  Tidak ada penahanan kartu. Memang ada beberapa  KPM yang meminta bantuan pada pendamping untuk mengecek saldo BPNT. Hal ini dikarenakan meski transfer dana dari Kemensos ke HIMBRA diajukan setiap tanggal 25, terkadang setelah dicek ternyata saldonya masih kosong.

 Terkait saldo yang masih kosong tersebut, para pendamping perlu untuk segera melaporkannya ke Dinsos, dengan demikian Dinsos dapat segera berkoordinasikan dengan BRI dan kemensos untuk penyelesaiannya. 

Saat melakukan pengecekan tersebut selalu dilakukan bersama dengan KPM bersangkutan. Setelah saldo dicek oleh pendamping, kartu tersebut dikembalikan oleh pendamping kepada KPM.  

“Umumnya KPM ini tidak paham cara mengecek saldo BPNT, maka mereka meminta bantuan ke pendamping untuk pengecekannya. Setelah dicek dan dana BPNT sudah masuk, kartunya dikembalikan, untuk dicairkan sendiri oleh KPM dalam bentuk bahan pangan,” jelasnya.       

Dia juga menegaskan, dinsos juga sudah merespon kabar dugaan pemotongan dana BPNT oleh salah satu oknum pendamping. 

“Kita sudah panggil yang bersangkutan, dan tidak ada pemotongan. Dana tersebut merupakan sumbangan dari KPM untuk membantu Ketua Kelompok e-warung KUBE PKH yang sedang sakit. Itu pun atas inisiatif KPM sendiri dan bukan atas inisiasi atau arahan dari pendamping.  Terkait hal ini, para KPM tersebut telah membuat Surat Pernyataan di atas materai yang diketahui oleh lurah setempat,” jelasnya. 

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinsos Bandarlampung Santoso Adhy S menambakan, terkait masalah penerapan pin standar pada kartu penerima BPNT.

Menurut dia, penetapan pin standar tersebut merupakan kewenangan pihak bank. Pada saat pertama kali Kartu KKS dibagikan memang diberikan  pin standar yang sama oleh bank. Selayaknya Pin tersebut harus segera diganti oleh masing-masing KPM.

“Umumnya KPM itu awam dengan urusan transaksi elektronik. Karena itu, mereka kebanyakan tidak mau mengganti pin-nya, katanya takut lupa dan karena sudah sering terjadi. Begitu pin mereka ganti, mereka lupa, dan kalau lupa pin, mengurus pergantian nomor pin itu, tidak cukup waktu sebentar. Jadi tidak ada larangan dari pendamping dan dinsos kepada KPM untuk mengganti nomor pin itu. Justru kita mengarahkan kepada para pendamping untuk selalu mengedukasi para KPM agar mengganti nomor pin dan selalu menjaga kerahasiaannya, ” jelas Santoso. (red)