Harianmomentum.com--Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung berharap dalam memberitakan kekerasan terhadap anak, media dapat mengedepankan hukuman terhadap pelaku, bukan korban.

Dengan demikian diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan, sehingga tidak mengulanginya di masa mendatang.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Bayana kepada awak media di kantor setempat, Jumat (19-7-2019).

"Melalui media, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap anak dengan memberitakan pelaku kekerasan, dan mendorong pelaku agar dapat dihukum seberat-beratnya, jadi bisa memberikan efek jera," ujar Bayana.

Bayana menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung saat ini juga tengah berupaya agar menjadikan Lampung sebagai Provinsi Layak Anak.

Dia menambahkan, pada tahun 2018 ini baru tiga kabupaten/kota yang layak anak, tahun 2019 ada 7 kabupaten/kota dan pada 2020 Pemprov Lampung menargetkan semua kabupaten/kota di Lampung sudah mendapatkan predikat layak anak.

Menurutnya, upaya tersebut sebagai visi misi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wagub Chusnunia Chalim.

"Perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu misi gubernur dan wakil gubernur, sehingga pihaknya mendapatkan dukungan penuh untuk menjadikan Lampung sebagai kota layak anak," ungkapnya.

Bayana melanjutkan, pihaknya akan bekerjasama dengan satuan kerja (satker) lainnya dalam mewujudkan visi misi tersebut.

"Ke depan kita akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan sekolah layak anak,  selain itu kita akan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar dapat mensosialisasikan di desa desa," katanya. (iwd).