Harianmomentum--Kritik keras mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, bukan hanya isapan jempol belaka. Sehari setelah dilantik menjadi Menko Kemaritiman secara tegas Rizal Ramli meminta dibatalkannya kontrak pembelian pesawat Airbus A 350, karena dinila akan merugikan dan membangkrutkan  PT Garuda Indonesia.

Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Syafril Sjofyan kepada redaksi RMOL.co, Jumat (24/7)
Kritik keras RR, begitu panggilan populer mantan menteri koordinator perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) itu, terbukti menjadi kenyataan. Pasalnya, laba bersih perusahaan maskapai penerbangan plat merah itu terjun bebas. 

"Pada tahun 2016 laba Garuda  terjun bebas hingga 89,45 persen atau tercatat hanya sebesar 8,1 juta Dollar AS,"kata Syafrik

Melalui Konferensi Pers di Kantor Pusat PT. Garuda Indonesia di Tangerang, pada Rabu (22/3) lalu, Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo mengatakan, penurunan laba bersih ini disebabkan persaingan bisnis aviasi yang ketat pada 2016. Salah satunya, persaingan harga tiket antar maskapai.

Selama 2016 Garuda Indonesia Grup mendatangkan 17 unit pesawat baru, salah satu tujuannya adalah untuk melayani penerbangan rute Internasional. Namun sayangnya saat itu kepretan RR dianggap mengganggu kenyamanan pemegang kebijakan di lingkungan BUMN termasuk PT. Garuda Indonesia.

"Padahal semua kritik RR bukan sekadar kepretan tidak berdasar, setahu saya sejak sebelum diangkat jadi Menko Kemaritiman beliau sudah bersuara keras, karena sebagai ekonom dunia keahliannya sangat diperhitungkan, semua kritik RR jika diikuti selalu dengan data, analisis dan solusi,"kata Syafril yang juga aktivis 77-78 itu.

Syafril menekankan yang menjadi pokok masalah adalah pemerintah Joko Widodo harus semakin profesional berikut reward and punishment terhadap kebijakan di jajaran bawahnya.

Dalam hal ini menurut Syafril Menteri BUMN Rini Soewandi harus diminta pertanggung jawabannya.

"karena sejak awal sudah diberi early warning oleh koleganya. Menteri BUMN yang jelas sudah membuat kerugian dalam kebijakannya harus diberhentikan oleh Presiden sebagai punishment,"tegas Syafril.

Tak hanya pemerintah, rakyat juga kata Syafril harus seger meminta pertanggung jawaban DPR- RI khususnya yang bermitra dengan BUMN karena tidak mampu mengawasi, dengan tidak lagi memilih mereka dalam pemilu 2019.

"Itulah hukuman yang adil buat mereka, sehingga kedepan kita dapatkan wakil rakyat yang berfungsi melakukan pengawasan dan menteri yang penuh tanggung jawab serta siap mundur jika kebijakkannya merugikan negara,"demikian Syafril. (Red)