MOMENTUM, Menggala--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulangbawang mengajukan usulan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 sebesar Rp54.495.566.925.

Anggaran itu mengalami peningkatan mencapai Rp31,9 miliar, apabila dibandingkan dengan Pilkada 2017 sebesar Rpp22,5 miliar dari pengajuan Rp30 miliar.

Ketua KPU Tulangbawang Reka Punnata membenarkan usulan anggaran pada Pilkada 2024 mendatang lebih besar jika dibandingkan Pilkada 2017.

"Ada beberapa pertimbangan dalam usulan anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah," ujar Reka Punnata, Selasa (28-06-2022).

Di antaranya adanya keperluan APD, kenaikan gaji petugas seperti PPK, PPS serta KPPS, dan adanya perbedaan biaya cetak dibandingkan Tahun 2017.

Dia menjelaskan, rumusan anggaran Pilkada 2024 masih menggunakan asumsi keadaan pandemi Covid-19. Sehingga, pihaknya masih membuat anggaran berupa kebutuhan alat kesehatan.

"Iya usulan yang kita sampaikan memang lebih besar di bandingkan Pilkada 2017. Ada beberapa pertimbangan seperti adanya keperluan APD, kenaikan gaji petugas serta biaya cetak," terang Reka Punnata.

Sementara, untuk jumlah Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) sebanyak 75 orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) 453 orang, lalu KPPS dan linmas sebanyak 7.695 orang. 

Berdasarkan berita acara pleno daftar pemilih berkelanjutan (DPB) triwulan kedua 2022, jumlah pemilih bulan berjalan sebanyak 278.971 orang.

Jumlah tersebut rencananya akan tersebar di 1.216 TPS di 151 kampung/kelurahan yang ada di 15 kecamatan. 

Terpisah, Bawaslu Tulangbawang juga telah bergerak untuk membuat RAB yang akan diusulkan untuk Pilkada 2024 kepada pemerintah daerah. 

Komisioner Bawaslu Tulangbawang Desi Triana menjelaskan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan pemerintah daerah terkait anggaran yang akan di usulkan. 

"Untuk RAB sedang disusun oleh bagian sekretariat," ungkapnya

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulangbawang Rustam Efendi melalui Sekretaris Aria Ganesya menjelaskan, anggaran yang telah diajukan KPU akan segera dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

"Akan dibahas dulu. Tentunya nanti dihitung disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," terangnya.

Setelah pembahasan oleh TAPD, kemudian akan dilanjutkan dibahas oleh DPRD Tulangbawang melalui Badan Anggaran. (**)