MOMENTUM, Liwa -- UPT BLUD Perkuatan Permodalan Industri dan UMKM Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mulai bergerak melakukan penagihan Rp889 juta dana bergulir yang mengendap di mitra binaan.

Program tersebut telah dihentikan oleh pemerintah daerah setempat sejak awal 2022. Namun, menyisakan persoalan. Dari 454 mitra binaan BLUD tersebut, baru 260 orang yang melunasi pinjamannya. Sisanya, 194 orang hingga kini belum bayar. Akibatnya, dana yang mengendap mencapai ratusan juta tersebut.

Kepala UPT BLUD Perkuatan Permodalan Industri dan UMKM Lambar, Yudhy saat dihubungi melalu telepon pribadinya, Senin 6 Februari 2023, mengatakan mulai melakukan penagihan ke mitra kerja. Hari ini dijadwalkan penagihan ke dua kecamatan.

"Ini baru mau jalan monitoring sekaligus penagihan ke mitra binaan yang ada di Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balikbukit," katanya.

Setelah itu, lanjut Yudhy pihaknya juga akan ke Kecamatan Sukau. Dia mengaku mendapatkan informasi dari perangkat pekon/desa yang menyebutkan salah satu mitra binaan UPT BLUD kini tidak lagi tinggal diwilayah itu.

"Kita akan melakukan penagihan ke Pasar Liwa ada mitra binaan yang mau bayar. Setelah itu kita akan ke Sukau karena ada mitra binaan dikabarkan kini telah pindah, informasi dari perangkat desa yang bersangkutan tidak lagi tinggal pekonnya," ungkapnya.

Selain itu, Yudhy juga mengeluhkan bahwa UPT-nya tidak mendapat kucuran anggaran oprasional dari pemda sejak dua tahun terakhir. Sejak program dana bergulir itu dihentikan. Namun harus menyelesaikan penagihan dana bergulir yang mengendap dengan jumlah ratusan juta rupiah.

"BLUD kita sudah dua tahun tidak ada anggaran operasional dari pemda. Untuk melakukan penagihan saja menggunakan uang pribadi untuk beli bensin (BBM) motornya," kata Yudhy yang menyebut dirinya baru menjabat sebagai Kepala UPT BLUD selama dua bulan.

Untuk menyelesaikan tugas tersebut, dia mengaku berkordinasi dengan Diskoperindag sebagai leding sektor yang membawahi BLUD.

"Tanggungjawab yang besar untuk segera menyelesaikan persoalan tapi kondisinya tisak ada anggaran operasional," katanya. (*)