MOMENTUM, Metro--Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) kembali membeberkan informasi baru terkait kasus dugaan korupsi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Metro.

Ketua IPLI  Hermansyah TR mengatakan, proses kelengkapan berkas kontraktor, berupa CV atau PT di lingkup DPUTR Kota Metro syarat nuansa korupusi kolusi dan nepotisme.

Menurut Hermansyah, modus KKN itu berupa pungutan uang jasa kepada rekanan (kontraktor proyek) oleh oknum pegawai DPUTR, dalam proses kelengkapan berkas pekerjaan proyek, seperti upload berkas hingga pembuatan RAB.

"Ada Oknum ASN di dinas tersebut yang mengerjakan berkas seperti mengupload semua berkas data, oknum pegawai itu meminta upah sebesar satu hingga dua persen dari nilai proyek yang dikerjakan pihak rekanan," kata Hermansyah, Senin (14-8-2023).

Menurut dia, praktek pungli di Dinas PUTR Metro tersebut diduga sudah terjadi cukup lama.

"Intinya, yang nge-RAB dan mengupload berkas datanya itu oknum staff dinas tersebut. Direktur Perusahaan nantinya tinggal tanda tangan kontrak saja," terangnya.

Menurut dia, praktik pungli tersebut menjadi salah satu penyebabm hasil pekerjaan proyek di lingkup DPUTR Kota Metro, selalu di bawah standar kualitas yang ditetapkan.

"Pungli ini sudah menjamur. Makanya kenapa hasil kualitas pembangunan jalan, drainase, maupun gedung tidak maksimal. Banyak yang baru selesai dikerjakan tapi sudah rusak. Itu bukan faktor alam yang buat rusak, tapi memang kualitasnya buruk," jelasnya. 

Dia meminta penegak hukum, khusunya Kejaksaan Negeri Kota Metro segera menindaklanjuti semua laporan  masyarakat terkait dugaan korupsi di DPUTR setempat.

"Ini harus disudahi. Kalau tidak, kualitas pembangunan di Kota Metro akan semakin parah karena banyaknya praktek-praktek pungli. Kejaksaan Negeri Metro harus mengusut ini sampai ke akarnya," tegasnya.(**)