MOMENTUM, Bandarlampung--Gelombang penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih masih terus bermunculan. 

Kali ini, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026). Mereka mendesak pemerintah agar mengevaluasi dua program tersebut.

Aksi yang diikuti kader PMII dari berbagai kabupaten dan kota di Lampung itu merupakan tindak lanjut instruksi Pengurus Besar (PB) PMII sekaligus penyampaian aspirasi terhadap sejumlah persoalan nasional dan daerah.

Koordinator aksi, Fakih Ilham Kusesi, mengatakan demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.

“PMII hadir untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Fakih dalam orasinya.

Pada sektor ekonomi, PMII meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mengevaluasi sejumlah program strategis, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut PMII, kedua program tersebut perlu dikaji kembali dari sisi efektivitas pelaksanaan maupun besarnya kebutuhan anggaran yang harus ditanggung negara.

Selain isu ekonomi, massa aksi juga mengangkat sejumlah tuntutan di bidang hukum dan demokrasi. Mereka mendorong pencabutan Undang-Undang Polri, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, serta meminta fungsi TNI tetap difokuskan pada sektor pertahanan.

PMII juga mendesak pemerintah mengusut berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, dan membebaskan peserta aksi yang ditangkap aparat.

Di bidang pendidikan, mahasiswa menuntut peningkatan anggaran pendidikan, perbaikan kesejahteraan guru, realisasi target nol putus sekolah pada 2026, serta penghentian praktik komersialisasi pendidikan.

Sementara itu, pada sektor reforma agraria, PMII mendesak penyelesaian konflik lahan, percepatan redistribusi tanah pasca pencabutan hak guna usaha (HGU), dan penguatan perlindungan hukum bagi petani serta masyarakat.

Di tingkat daerah, massa aksi meminta pemerintah menerapkan tata kelola fiskal yang lebih efisien melalui pengurangan belanja seremonial, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Massa juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam dengan menuntut aparat penegak hukum mengusut praktik tambang ilegal, mengevaluasi izin pertambangan secara terbuka, serta memperketat pengawasan kawasan lindung dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).(*)