MOMENTUM, Pringsewu -- Netralitas aparatur sipil negara (ANS) selalu menjadi soroton setiap menjelang pemilihan umum. ASN selalu diingatkan untuk neral.

Peringatan itu juga disampaikan Penjabat Gubernur Lampung  Samsudin. Selain harus netral, penyelenggara negara dan ASN juga harus menjadi terdepan dalam membela dan menegakkan serta mengamankan agar pilkada berjalan damai, aman dan adil, serta tidak ada persoalan di kemudian hari.

Samsudin menegaskan hal itu saat memberikan pengarahan di hadapan jajaran pemerintah daerah dan ASN di lingkungan Pemkab Pringsewu, terkait netralitas para penyelenggara pemerintahan dan ASN, berlangsung di aula pemkab setempat, Kamis 3 Oktober 2024.

Menurutnya, pilkada serentak 2024 merupakan momentum yang sangat berarti bagi tegaknya demokrasi di Indonesia. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 79 tahun silam sampai saat ini, baru pertama kali ini diadakan pilkada serentak dan baru pertama kali pula selama Indonesia berdiri, ada penjabat bupati dan walikota serta gubernur.

"Maka itu, momen yang sangat berharga ini tidak boleh disia-siakan, serta jangan sampai menodai demokrasi yang sudah baik di Indonesia ini, dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa kelompok atau golongan,"ujarnya.

Samsudin menuturkan, terkait banyaknya paslon peserta Pilkada di Kabupaten Pringsewu yang mencapai empat  pasangan. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Pringsewu merupakan primadona dalam pembangunan.

"Ini bukan karena gubernurnya dari Pringsewu, atau karena kampungnya aja Gubernur ngomong begitu. Tetapi ini karena memang kenyataan," ujar Samsudin. 

Sementara itu, Penjabat Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa paslon bupati/wakil bupati yang akan maju dalam kontestasi politik tahun ini di Kabupaten Pringsewu ada empat pasangan calon, dengan total jumlah pemilih sebanyak 321.976 orang dan 628 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 131 pekon dan kelurahan pada 9 kecamatan, yang terbagi menjadi 9 Daerah Pemilihan (Dapil).

Sedang Pemkab Pringsewu telah memberikan bantuan kepada KPU Pringsewu dalam bentuk dana hibah guna memberikan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.254 petugas adhoc KPU Pringsewu, pada Pilkada 2024, sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 400.5.7/4295/SJ  tentang Perlindungan Jaminan Sosial, berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Badan Adhoc KPU dan Bawaslu.

"Alhamdulillah, Pringsewu merupakan kabupaten pertama di Provinsi Lampung yang telah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi," imbuhnya. 

Pada acara yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan forkopimda serta penyelenggara pemilihan umum, Penjabat Gubernur didampingi  Penjabat Bupati Pringsewu secara simbolis menyerahkan bantuan dana hibah kepada petugas KPU guna memberikan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas adhoc KPU Pringsewu pada Pilkada 2024. (**)