MOMENTUM, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung mencatat sekitar 45 kasus sengketa dan konflik agraria yang melibatkan masyarakat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah, hingga masyarakat adat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam kunjungan kerja untuk menyerap masukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2027 di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).
Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menilai regulasi agraria perlu diperkuat agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak masyarakat. Menurutnya, sejumlah persoalan pertanahan belum memiliki pengaturan yang cukup jelas untuk menyelesaikan konflik di lapangan.
"Aturan-aturannya belum cukup rigid dalam menyikapi berbagai permasalahan ini. Dinamika ekonomi terus berkembang sehingga regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Ini yang harus kita selesaikan ke depan," kata Mirza.
Dia menjelaskan, persoalan agraria di Lampung berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun perkebunan.
Di sisi lain, peningkatan harga komoditas pertanian belum tentu memberikan manfaat yang merata. Keuntungan lebih besar cenderung dinikmati pemilik lahan, sedangkan buruh tani yang menggarap tanah milik orang lain belum tentu mengalami peningkatan pendapatan sebanding.
"Kenaikan harga komoditas memang bagus, tetapi yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah pemilik lahan. Sementara buruh tani yang bekerja menggarap lahan orang lain belum tentu merasakan manfaat yang sama. Ini menjadi salah satu persoalan yang perlu kita perhatikan," ujarnya.
Karena itu, Mirza berharap penyusunan regulasi nasional turut mempertimbangkan kondisi masyarakat di daerah. Selain menjamin kepastian hukum atas tanah, aturan tersebut diharapkan mendorong pemerataan manfaat pembangunan.
Dia juga menekankan perlunya sinkronisasi antara undang-undang dan peraturan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang menyulitkan pelaksanaannya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa kunjungan ke Lampung merupakan bagian dari penjaringan aspirasi daerah dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027. Selain Lampung, Baleg juga membentuk tim kunjungan kerja ke Jawa Tengah.
Menanggapi persoalan agraria, Bob Hasan menyebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria sebagai salah satu landasan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan tanah, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Menurutnya, pengaturan reforma agraria bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan pengelolaan lahan berjalan sesuai ketentuan dan tidak membuka celah penyalahgunaan.
Bob juga menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dan konflik agraria memiliki mekanisme berbeda. Masyarakat yang dapat membuktikan hak atas tanahnya dapat memperoleh pemulihan hak atau restitusi. Sementara redistribusi tanah merupakan salah satu instrumen reforma agraria.
Dalam skema tersebut, terdapat pengaturan mengenai alokasi 20 persen dari luasan HGU serta kewajiban penyediaan lahan plasma bagi masyarakat.
Dia menegaskan, pengusahaan lahan dalam skala besar harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga setempat.
Kunjungan kerja Baleg DPR RI tersebut diharapkan menjadi ruang penyampaian berbagai persoalan daerah sebagai bahan penyusunan regulasi nasional, khususnya dalam bidang agraria dan pertanahan.(*)
Editor: Muhammad Furqon
