MOMENTUM, Panaragan--Ratusan pegawai honorer tenaga kesehatan di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD kabupaten setempat, Kamis (10-10-2024).

Mereka menuntut Pemkab Tubaba menambah kuota pengangkatan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.   

"Kami ini (honorer nakes) yang menjadi ujung tombak Pemkab Tubaba dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Terlebih di masa pandemi covid-19. Tapi, mengapa kami seolah selalu dianaktirikan.Bahkan hanya sekedar untuk diangkat menjadi PPPK saja, kuotanya sangat sedikit," kata Oktariani koordinator lapangan aksi tersebut.

Hal senada disampaikan Nopfa, honorer Nakes Puskesmas Kartaraharja, Kecamatan Tulangbawang Udik. 

"Jika bicara anggaran daerah, mengapa honorer para pengajar, jumlahnya ratusan yang sudah diangkat jadi PPPK. Sementara kami Nakes untuk tahun ini hanya 20 orang saja. Lalu, ratusan lainya mau dikemanakan. Apalagi ada aturan dari pusat, tahun ini setiap daerah tidak boleh lagi ada tenaga honorer," ungkapnya.

Usai berorasi, perwakilan pendemo diterima di ruang rapat komisi II DPRD Tubaba.

Dalam rapat dengar pendapat dengan perwakilan pendemo itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tubaba Novian Priahutama menjelaskan, jumlah kuota penerimaan PPPK dari honorer nakes yang hanya 20 itu karena keterbatasan anggaran.

"Di Tubaba ini sangat-sangat butuh pegawai kesehatan. Namun, anggaran kita terbatas. Belum mampu mengakomodir seluruh honorer nakes," kata Novian.

Meski demikian, dia menyarankan seluruh honorer nakes di Tubaba mengikuti tes seleksi penerimaan PPPK, agar terdata di Badan Kepegawaian Nasional(BKN)

"Jika tidak mengikuti tes seleksi tersebut, maka dianggap mengundurkan diri dan tidak akan masuk database di BKN.  Tidak menutup kemungkinan tahun 2025 ada penerimaan ASN atau PPPK kembali," terangnya.

Anggota DPRD Tubaba dari Frakasi Gerindra Yantoni menegaskan, pihaknya akan terus mengawal dan memperjuangkan apa yang menjadi tuntunan para honorer nakes tersebut.

"Kami DPRD Tubaba akan terus kawal persoalan ini hingga ada titik terang buat semua honorer nakes. Apa lagi, tadi saya dengar ada yang sudah mengabdi hingga 20 tahun jadi honorer, sangat miris sekali. Jadi, saya berharap kepada pemkab melalui BKD dan Dikes agar memprioritaskan para honorer nakes dalam penerimaan PPPK," tegasnya.

Dia juga menyebut, DPRD akan memperjuangkan alokasi anggaran insentif honorer nakes dalam APBD tahun 2025.

"Nanti saat pembahasan APBD  tahun 2025 akan kami upayakan, alokasi anggaran untuk insentif honorer nakes," terangnya. (**)