MOMENTUM, Natar – Akses tangga menuju lantai dua Pasar Natar, Lampung Selatan, menjadi keluhan utama para pedagang saat dikunjungi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Jumat 22 Agustus 2025. Para pedagang menyampaikan bahwa hanya tersedia satu tangga untuk naik, sehingga membuat lantai atas relatif sepi pengunjung dan berdampak pada minimnya transaksi.

Gubernur Mirza menegaskan pemerintah provinsi akan mengkaji solusi penambahan akses tangga agar pedagang di lantai atas tidak tertinggal dalam perputaran ekonomi. “Nanti akan kita bicarakan bersama. Pasar harus nyaman, aksesnya juga harus memadai supaya lantai dua bisa hidup. Jangan sampai ada pedagang yang rugi hanya karena fasilitasnya kurang mendukung,” ujar Gubernur.

Selain menyoroti fasilitas pasar, Gubernur juga memantau langsung harga kebutuhan pokok. Salah satu komoditas yang mendapat perhatian adalah minyak goreng kemasan Minyakita yang masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Di lapangan, pedagang mengaku menjual minyak goreng Rp17.000 per liter karena harga modal sudah tinggi. “Modal kami Rp16.000, Pak. Kalau dijual sesuai HET, kami rugi. Lagi pula barangnya banyak yang kami ambil dari luar Lampung,” ungkap salah seorang pedagang.

Mendengar penjelasan itu, Gubernur Mirza menilai tata niaga minyak goreng di Lampung masih perlu dibenahi. “Lampung ini penghasil sawit besar, tapi justru masyarakat membeli minyak goreng lebih mahal. Ini tidak boleh. Kita akan koordinasikan dengan kementerian dan Bulog agar harga sesuai aturan dan distribusi lebih lancar,” tegasnya.

Dalam tinjauan umum, Gubernur menyebut harga sejumlah kebutuhan pokok lain masih relatif normal dan terkendali. Namun ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga agar tidak menekan daya beli masyarakat.

Kunjungan ke Pasar Natar ini turut didampingi Kepala Bulog Lampung Nurman Susilo, Plt. Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Disperindag Provinsi Lampung Evie Fatmawaty, serta Kepala UPT Pasar Natar Yusna Liana. Dalam kesempatan itu, Bulog menegaskan ketersediaan beras SPHP di Lampung cukup dan distribusinya akan terus diperkuat hingga ke pasar tradisional.

Terkait Inflasi Nasional dan Daerah

Pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar juga berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi. Pada awal pekan ini, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mewakili Pemprov Lampung dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah ke-130 secara virtual yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir.

Rapat tersebut menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah menekan laju inflasi, khususnya dari komoditas pangan utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional Juli 2025 tercatat 2,37% (yoy), naik dari 1,87% pada Juni. Penyumbang inflasi terbesar antara lain beras (0,15%), bawang merah (0,10%), tomat (0,08%), dan cabai rawit (0,08%).

Untuk Lampung, meski Indeks Perkembangan Harga (IPH) per 15 Agustus 2025 tercatat turun -0,06%, harga minyak goreng kemasan Minyakita justru masih melampaui HET, yakni di kisaran Rp15.500–Rp17.000 per liter, termasuk di Kota Metro dan Lampung Selatan. Angka ini lebih tinggi dari ketentuan pemerintah pusat, meski laporan menunjukkan penyaluran Minyakita secara nasional sudah mencapai 93%.

Sementara itu, rata-rata harga beras medium di Lampung pada Agustus mencapai Rp14.012 per kilogram (naik 1,15% dibanding Juli), beras premium Rp15.435 per kilogram (naik 0,82%). Komoditas lain yang naik signifikan adalah bawang merah (+14,57%) dan telur ayam ras (+0,47%), sedangkan cabai rawit turun 16,76% dan cabai merah turun tipis 0,03%.

Dengan berbagai temuan di lapangan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan pusat, memastikan distribusi pangan lancar, serta memperbaiki fasilitas pasar rakyat agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pedagang bisa berkembang. (**)