MOMENTUM, Jatiagung -- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan program perumahan rakyat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga keuangan, dan sektor swasta.

Komitmen itu mengemuka dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Gedung Parona, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026), yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menegaskan bahwa pembangunan perumahan menjadi kebutuhan mendasar masyarakat karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” ujar Mirza.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmen pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut dia, Lampung masih membutuhkan dukungan besar di sektor perumahan karena angka kemiskinan daerah masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, meningkatnya produktivitas pertanian turut mendorong kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni.

“Tahun lalu Lampung mendapat sekitar 2.300 unit bantuan bedah rumah. Namun kebutuhan masyarakat masih sangat besar. Alhamdulillah, tahun ini disiapkan 10 ribu rumah untuk Lampung,” katanya.

Mirza menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan pelaku UMKM menjadi kunci percepatan pembangunan perumahan rakyat.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan sektor perumahan dan konstruksi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Menurut dia, geliat pembangunan perumahan akan memberikan efek berganda terhadap investasi, konsumsi rumah tangga, hingga penciptaan lapangan kerja.

Amalia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2026 mencapai 5,58 persen atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

“Ini menunjukkan kinerja pembangunan yang sangat baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan pertumbuhan tersebut didorong sektor pertanian yang tumbuh hingga 12 persen, industri kertas sebesar 9,88 persen, serta industri furnitur sebesar 8,43 persen.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Lampung pada 2025 mencapai sekitar 9,53 juta jiwa dengan 68,13 persen berada pada usia produktif. Namun, masih terdapat sekitar 146.500 rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri dan sekitar 647 ribu rumah tangga menempati rumah tidak layak huni.

“Program pembangunan dan renovasi rumah ini sangat penting untuk membantu mengurangi backlog perumahan di Lampung,” kata Amalia.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President BTN, Mihardina Jati, menyebutkan BTN telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui program KPR mencapai Rp 5,4 triliun.

Khusus wilayah Lampung dan sekitarnya, tercatat terdapat 2.042 peminatan calon debitur dengan total nilai mencapai Rp 268,86 miliar.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Muchlis Basri, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Lampung melalui peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ia berharap dukungan program perumahan bagi masyarakat pesisir dan pedesaan terus diperkuat agar semakin banyak warga memperoleh hunian layak. (**)