MOMENTUM, Bandarlampung -- Isu operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga melibatkan sejumlah pejabat dan anggota DPRD Lampung Tengah mencuat dan menjadi perbincangan luas pada Senin (8-12-2025). 

Meski ramai dibicarakan di grup-grup whatsapp, hingga malam hari belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi awal yang beredar menyebutkan adanya penindakan di Jakarta yang dikaitkan dengan dugaan gratifikasi terkait pinjaman untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Namun sumber internal di lingkungan pejabat kabupaten menyatakan kabar tersebut masih perlu dikonfirmasi.

“Informasinya memang ramai, tapi kami masih menelusuri kebenarannya. Belum jelas siapa yang terlibat dan apa dugaan kasusnya,” ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya, Senin malam.

Bersamaan dengan kabar tersebut, muncul pula informasi yang menyebutkan bahwa beberapa anggota DPRD Lampung Tengah turut terjaring dalam operasi. Namun keterangan lain menyebutkan, sebagian besar anggota DPRD saat ini sedang mengikuti bimbingan teknis di Jakarta, sehingga belum dapat dipastikan siapa saja yang dimaksud dalam rumor tersebut.

Dalam penelusuran, diduga kuat yang dicokok oleh KPK adalah Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung Tengah (Lamteng) berinisial SF, Ketua Fraksi Gerindra, Z, dan seorang lagi anggota Fraksi PKB, berinisial PHS.

Di sisi lain, beredar pula isu bahwa sejumlah pejabat Pemkab Lampung Tengah, termasuk bupati dan sekda, tengah dimintai keterangan oleh aparat. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi hal tersebut.

Pihak kepolisian maupun KPK juga belum memberikan informasi terkait dugaan kegiatan penindakan tersebut. Upaya untuk menghubungi kedua institusi itu masih belum mendapatkan tanggapan.

Dengan belum adanya pernyataan resmi, informasi mengenai dugaan OTT ini masih bersifat spekulatif. Media terus melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan kabar yang beredar. (**)