MOMENTUM, Pesawaran -- Produksi padi Provinsi Lampung pada 2025 tercatat meningkat hampir 15 persen dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. 

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan, capaian nasional itu sejalan dengan kinerja sektor pertanian di Lampung. Produksi padi Lampung pada 2025 naik hampir 15 persen, dari 2,7 juta ton menjadi lebih dari 3,2 juta ton.

"Alhamdulillah tahun ini produksi kita naik hampir 15 persen. Tahun 2026 kami targetkan naik lagi 15 sampai 20 persen karena Indeks Pertanaman kita belum maksimal," ujar Gubernur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Lampung mencapai lebih dari 3,2 juta ton, naik dari sekitar 2,7 juta ton pada tahun sebelumnya.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan capaian tersebut usai mengikuti Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional secara virtual dari Balai Desa Kutoarjo, Kabupaten Pesawaran, Rabu (7-1-2026).

“Alhamdulillah, produksi padi Lampung tahun ini naik hampir 15 persen. Tahun 2026 kami targetkan meningkat lagi 15 sampai 20 persen karena indeks pertanaman kita belum maksimal,” kata Mirza.

Ia menjelaskan, peningkatan produksi akan didorong melalui optimalisasi indeks pertanaman serta penerapan pupuk organik cair secara merata mulai 2026. Kebijakan pupuk organik tersebut diperkirakan mampu menambah produksi hingga 10 persen.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Elvira Umihanni menyebut 2025 sebagai tahun bersejarah bagi sektor pertanian Lampung. Dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), produksi padi Lampung tercatat 3,2 juta ton, sementara produksi beras mencapai 1,84 juta ton atau naik 14,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung pada November 2025 mencapai 129,33, mencerminkan meningkatnya daya beli petani. Harga beras di Lampung juga relatif stabil dan sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Di sisi perlindungan lahan, Gubernur Mirza menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk menginventarisasi serta mendaftarkan Lahan Baku Sawah (LBS) guna mencegah alih fungsi lahan pertanian.

“Pendataan LBS sudah berjalan dan terus kita kawal,” ujarnya.(**)