MOMENTUM, Gedongtataan--Ketua DPC PDI Perjuangan Pesawaran Aria Guna menilai, pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Raykat (DPRD), merampas hak konstitusional rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Aria menanggapi munculnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sekaligus menyampaikan sejumlah sikap politik partainya usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Jakarta beberapa hari lalu.

Menurut Aria Guna, Rakernas kali ini tidak hanya membahas isu politik nasional, tetapi juga menekankan persoalan kemanusiaan dan lingkungan hidup. 

“Rakernas kemarin fokus pada konsolidasi internal partai, sekaligus penguatan peran PDI Perjuangan dalam isu kemanusiaan dan lingkungan hidup,” kata Aria Guna, Rabu (14-1-2026).

Terkait dinamika politik nasional, Aria menegaskan bahwa PDI Perjuangan memposisikan diri sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi. 

Hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial, bukan parlementer.

“Tidak ada istilah partai oposisi atau koalisi. PDIP adalah partai penyeimbang. Kami mendukung program pemerintah yang berpihak pada rakyat, dan memberikan kritik serta masukan terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat,” ujarnya.

Aria juga menanggapi isu Pilkada yang diwacanakan dipilih melalui DPRD. Dia menegaskan, PDIP secara konsisten mendukung pilkada langsung karena dinilai sebagai hak konstitusional rakyat.

“Pilkada langsung adalah satu-satunya ruang rakyat menentukan pemimpinnya sendiri. Jangan sampai hak konstitusi rakyat dirampas dengan alasan efisiensi atau penghematan biaya politik,” tegasnya.

Menurut Aria, wacana pilkada melalui DPRD berpotensi melahirkan sistem yang sentralistik dan lebih menguntungkan elite politik dibandingkan kepentingan masyarakat di daerah.

“Kalau kewenangan itu ditarik ke atas, itu cenderung mengabaikan pengetahuan dan kehendak masyarakat. Dari perspektif PDIP, skema seperti itu tidak demokratis,” katanya.

Ia menambahkan, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa pilkada merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun semangat demokrasi harus tetap dijaga.

Dalam Rakernas tersebut, Aria Guna juga terlibat dalam Komisi Hukum dan HAM yang membahas perlindungan hukum bagi masyarakat marginal, termasuk perlindungan pekerja migran.

“PDI Perjuangan meneguhkan komitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membantu persoalan-persoalan hukum dan kemanusiaan,” ujarnya.

Meski isu politik nasional tengah menghangat, Aria menegaskan partainya tidak ingin terjebak pada agenda politik semata, terutama di tengah situasi bencana yang masih terjadi di berbagai daerah.

“Tiga pilar partai eksekutif, legislatif, dan struktur diminta untuk solid dan bergerak bersama rakyat. Menangis dan tertawa bersama rakyat. Saat ini fokus utama adalah membantu penanganan bencana dan mendukung pemerintah semampu yang bisa kami lakukan,” tegasnya. (**)