MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung mulai mendata penggunaan air permukaan oleh ratusan perusahaan sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino. 

Pendataan dilakukan untuk memastikan kebutuhan air sektor pertanian tetap menjadi prioritas di tengah meningkatnya kebutuhan industri.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Andry Efendi, usai Rapat Koordinasi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim khususnya fenomena El Nino di Gedung Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis 6 Agustus 2-26.

Andry mengatakan rapat tersebut difokuskan untuk menginventarisasi perusahaan yang memanfaatkan air permukaan, sehingga pemerintah memiliki data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air saat musim kemarau.

"Hari ini kami mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan air permukaan. Kami ingin mengetahui seberapa besar penggunaan air permukaan oleh masing-masing perusahaan, terutama di tengah potensi musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino," kata Andry.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pemanfaatan air dilakukan secara seimbang agar sektor pertanian tidak dirugikan oleh meningkatnya kebutuhan air di sektor industri.

"Yang paling kami khawatirkan adalah sektor pertanian. Jangan sampai air lebih banyak digunakan untuk industri, sementara kebutuhan petani justru tidak terpenuhi. Karena itu, kami ingin mengetahui pola penggunaan air sebagai dasar pengambilan kebijakan," ujarnya.

Selain melakukan pendataan, Pemprov Lampung juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, di antaranya pembangunan embung untuk menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.

Andry menjelaskan, selama ini perusahaan hanya melaporkan penggunaan air permukaan untuk kepentingan pajak. Melalui pendataan tersebut, Dinas PSDA ingin memperoleh data yang lebih komprehensif guna mendukung perencanaan pengelolaan sumber daya air.

"Data ini menjadi langkah awal bagi kami untuk melihat apakah penggunaan air yang dilaporkan konsisten atau tidak. Nantinya akan menjadi dasar perencanaan dalam mengantisipasi kondisi ketersediaan air yang dari tahun ke tahun semakin menjadi tantangan," katanya.

Ia menegaskan, tujuan pemerintah bukan membatasi penggunaan air oleh industri, melainkan menjaga keseimbangan pemanfaatan air agar sektor pertanian dan dunia usaha dapat berjalan beriringan.

"Tujuan kami adalah menjaga keberlangsungan sumber daya air di Provinsi Lampung. Jangan sampai nanti pertanian kekurangan air, sementara industri juga mengalami kesulitan. Keduanya harus tetap berjalan dengan pengelolaan air yang baik," tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Yanyan Ruchyansyah didampingi Sekretaris Dinas PSDA Provinsi Lampung Hermawan. Kegiatan diikuti perwakilan instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan pelaku usaha dari berbagai sektor sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan air menghadapi dampak perubahan iklim.(*)