MOMENTUM, Bandarlampung--Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum secara maksimal memberikan pendapatan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Berdasarkan data yang dihimpun harianmomentum.com, dari ketiga BUMD, hanya satu yang menyumbang dividen untuk Pemprov Lampung pada tahun 2025.

Yaitu: Bank Lampung dengan jumlah dividen Rp27,3 miliar. Sedangkan PT Lampung Jasa Utama (LJU) dan Wahana Raharja belum memberikan dividen.

Menanggapi itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, menjadwalkan evaluasi BUMD setiap tiga bulan sekali.

Evalusasi tersebut dalam rangka memperbaiki kinerja BUMD sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemprov.

"Kami terus lakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja BUMD. Upaya pemerintah itu, latar belakang membuat BUMD itu kan untuk menghasilkan laba atau PAD," kata Mulyadi, Rabu (14-1-2026).

Menurut dia, evaluasi yang dilakukan melalui Biro Perekonomian itu melihat rencana bisnis masing-masing BUMD.

"Jadi rencana bisnisnya seperti apa untuk masing-masing BUMD. Bagaimana melihatnya ini? Kan nanti terukur melihatnya. Jadi kinerja dari masing-masing badan usaha itu akan terukur. Kan semua ada indikatornya," jelasnya.

Mulyadi menyebutkan, indikator-indikator tersebut yang ditekankan kepada jajaran direksi BUMD.

Dia mengatakan, ketika kinerja BUMD itu berperan secara maksimal, artinya diharapkan adanya peningkatan laba.

"Peningkatan laba adalah salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah untuk memperkuat di tengah ketidakberdayaan APBD (keterbatasan anggaran)," terangnya.

Terlebih, dia menjelaskan, keberadaan BUMD bagi pemerintah daerah sangat penting. Hal itu dikarenakan pemerintah kan tidak boleh berbisnis, sesuai dengab PP 54 Tahun 2017.

"Di sini berbagi peran antara pemerintah daerah dan BUMD. Upaya pemerintah daerah sendiri melakukan upaya demand-nya (permintaan/kebutuhan), nanti supply-nya (penyediaan) dari BUMD," sebutnya.

"Peran BUMD baik di provinsi dan kabupaten/kota adalah salah satu jalan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah," tutupnya. (**)