MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong transformasi digital untuk mengatasi berbagai kendala administratif yang selama ini menghambat potensi pajak. Khususnya pada sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Bapenda kabupaten/kota se-Lampung di Aula Lantai III Kantor Bapenda Lampung, Selasa (7/4/2026).

Saipul menegaskan, modernisasi layanan dan penyederhanaan birokrasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Rapat tersebut juga menjadi forum bagi para kepala Bapenda kabupaten/kota untuk memaparkan kondisi di lapangan, mulai dari kendala geografis dalam menjangkau wajib pajak hingga kebutuhan validasi data yang lebih akurat.

Melalui pertemuan itu, disepakati penguatan kolaborasi antar daerah, terutama dalam pertukaran data dan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi guna menekan potensi kebocoran pajak.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi tersebut dapat mendorong pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif dan akuntabel, sekaligus memastikan target PAD dapat tercapai secara optimal.

Optimalisasi pendapatan daerah ini selanjutnya diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung. (**)