MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah daerah diminta lebih aktif mengendalikan inflasi menyusul masih banyaknya daerah yang dinilai pasif dalam menekan gejolak harga bahan pangan. 

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara daring oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Lampung, Sulpakar, dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (27/4/2026).

Saat memimpin rapat, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menyoroti masih adanya 321 pemerintah daerah yang belum melakukan satu pun langkah konkret pengendalian inflasi di wilayah masing-masing.

Ia menegaskan, kehadiran kepala daerah dalam rapat koordinasi mingguan tidak akan berdampak apabila tidak diikuti tindakan nyata di lapangan.

“Saya minta supaya melihat dan merasa, jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali,” tegas Tomsi.

Kemendagri kembali meminta seluruh pemerintah daerah mengimplementasikan enam langkah konkret pengendalian inflasi, yakni menggelar operasi pasar murah, melakukan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor, menjalin kerja sama antar daerah, menggerakkan penanaman pangan mandiri, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memberikan dukungan biaya transportasi dari APBD.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan inflasi year-to-date hingga Maret 2026 mencapai 0,94 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama dalam tiga tahun terakhir.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencermati komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga, terutama di tingkat kabupaten dan kota.

BPS mencatat bawang merah menjadi komoditas dengan sebaran kenaikan harga terluas di 227 kabupaten/kota. Disusul minyak goreng di 224 daerah dan gula pasir di 185 daerah.

Selain itu, harga beras juga menunjukkan tren kenaikan daerah terdampak selama empat bulan terakhir. Pada Januari 2026, daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras tercatat 72 kabupaten/kota, dan meningkat menjadi 109 daerah pada April 2026.

Selain komoditas pangan, emas perhiasan dan daging ayam ras turut menjadi penyumbang andil inflasi terbesar sejak awal tahun. (**)