MOMENTUM, Bandarlampung — Aliansi Lampung Tarik Mandat membubarkan diri setelah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (15/6/2026) siang.

Meski cuaca mendung, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah.

Sebelum membubarkan diri, massa aksi mengultimatum akan kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dan tindak lanjut dari pemerintah.

"Kami akan kembali dengan gelombang massa yang lebih besar apabila tuntutan yang kami sampaikan tidak didengar dan ditindaklanjuti," tegas Jenderal Lapangan (Jendlap) Aliansi Lampung Tarik Mandat, M. Tarehsyah.

Baca Juga: Mahasiswa Gelar Aksi ''Lampung Tarik Mandat'', Sampaikan Enam Tuntutan di DPRD Lampung

Aksi tersebut diikuti gabungan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM Universitas Lampung, Kesatuan Aksi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Sumatera (Itera), serta organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus, yakni PMII, HMI, GMKI, IMM, KAMMI, dan LMND.

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan yang menyoroti berbagai isu nasional.

Mereka mendesak pemerintah menjadikan pendidikan sebagai program prioritas melalui penyelenggaraan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.

Selain itu, massa menuntut penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Mereka turut meminta revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) serta penghentian praktik militerisme di ranah sipil.

Tuntutan lainnya adalah penerapan regulasi pajak kekayaan serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa memadati kawasan depan Kantor Pemprov Lampung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.

Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa meminta akses masuk ke area kantor pemerintahan, namun tertahan oleh aparat keamanan yang berjaga di lokasi.

Sejumlah perwakilan massa menyampaikan kekecewaan terhadap jalannya aksi yang menurut mereka diwarnai tindakan represif aparat sehingga memicu ketegangan di lapangan.

Hingga aksi berakhir, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka perjuangkan melalui gerakan lanjutan pada waktu mendatang. (**)