MOMENTUM, Jakarta--Setelah tiga tahun berada di lingkar kebijakan nasional, Dr. Eng. IB Ilham Malik kembali ke panggung kebijakan. Kali ini skalanya lebih luas: Asia Pasifik.

Per 1 Agustus 2026, Ilham diangkat sebagai Managing Director Sustainable Infrastructure pada City and Local Government Institute (CLGI), lembaga di bawah United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) — jejaring kota dan pemerintah daerah terbesar di kawasan Asia Pasifik.

Penunjukan itu menempatkannya di titik temu antara riset, kebijakan pemerintah daerah, pembangunan kota, dan infrastruktur berkelanjutan lintas negara.

CLGI: Jembatan Riset dan Kebutuhan Daerah

CLGI merupakan pusat pengetahuan dan penguatan kapasitas bagi kota dan pemerintah daerah anggota UCLG ASPAC. Dalam Rencana Strategis UCLG ASPAC 2026–2030, CLGI diposisikan sebagai research and knowledge management arm.

Tugasnya menghasilkan kajian yang bisa langsung diterapkan: mulai dari model pembiayaan pembangunan berkelanjutan, ketahanan kota terhadap perubahan iklim, hingga tata kelola layanan publik.

"Ini ruang baru yang mempertemukan isu infrastruktur dengan kebijakan daerah dan kerja sama antarnegara," kata Ilham.

Tiga Tahun di Lingkar Kebijakan Nasional

Sebelum ke Asia Pasifik, perjalanan Ilham banyak bersinggungan dengan agenda pembangunan nasional.

2022–2023, ia menjabat Staf Khusus Kebijakan Strategis Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Fokusnya pada tata kelola transportasi, keselamatan, dan integrasi sistem angkutan dengan pembangunan wilayah.

2024, ia dipercaya sebagai Staf Ahli Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bidang Kebijakan Transportasi Nusantara. Di sini ia terlibat merancang sistem transportasi IKN dengan pendekatan keberlanjutan, integrasi tata ruang, angkutan umum, dan teknologi.

2025, Ilham bertugas sebagai Senior Advisor di Kantor Staf Presiden RI hingga Desember 2025. Ruang kerjanya meluas: bersinggungan dengan kementerian, lembaga, pemda, BUMN, dan agenda strategis nasional.

Pengalaman itu menguatkan pemahamannya di persimpangan kebijakan, infrastruktur, transportasi, tata ruang, dan investasi.

Kembali ke Kampus dan Praktik Konsultansi

Usai dari KSP, Ilham memilih kembali ke kampus. Ia mengajar sebagai dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera (PWK ITERA).

Bersamaan itu, ia aktif di bidang *jasa konsultasi lingkungan hidup dan lalu lintas*. Dari ruang inilah ia tetap bersentuhan langsung dengan persoalan di lapangan: perizinan investasi, dampak lingkungan, pengaruh pembangunan terhadap transportasi, hingga kesesuaian proyek dengan tata ruang.

"Periode itu bukan berhenti dari kebijakan. Saya justru berada di tiga ruang sekaligus: akademik, praktik profesional, dan kebijakan publik," ujarnya.

Dari Nasional ke Asia Pasifik

Belum genap setahun di ITERA, tawaran baru datang dari UCLG ASPAC.

Sebagai Managing Director Sustainable Infrastructure CLGI, tugas Ilham adalah mengembangkan pemikiran, riset, rekomendasi kebijakan, dan kerja sama untuk infrastruktur berkelanjutan di kota-kota Asia Pasifik.

Cakupannya luas. Infrastruktur kini bukan hanya soal jalan, jembatan, atau pelabuhan. Ia juga bicara tentang perubahan iklim, pembiayaan, teknologi, mobilitas, inklusivitas, dan kapasitas pemerintah daerah melayani publik.

"Di sinilah pengalaman saya di perencanaan wilayah, transportasi, dan pemerintahan menjadi relevan untuk memperkuat pemahaman kota-kota anggota UCLG ASPAC," kata Ilham.

Dengan posisi baru ini, pengalaman Indonesia bisa dipertemukan dengan praktik kota lain di Asia Pasifik. Sebaliknya, pembelajaran dari kawasan juga bisa dibawa pulang untuk penguatan daerah di Indonesia.

Bagi Ilham, posisi ini tidak membuatnya meninggalkan kampus dan konsultansi. Justru ketiganya saling menguatkan: kampus sebagai basis ilmu, konsultansi sebagai cermin persoalan nyata, dan UCLG ASPAC sebagai ruang kebijakan regional.

Dari Kementerian Perhubungan, OIKN, dan KSP, lalu kembali ke ITERA, kini langkah Ilham melangkah lebih jauh. 

Benang merahnya tetap sama: kota, transportasi, infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan .(**)