MOMENTUM, Panaragan--Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Novriwan Jaya mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, kepala daerah se-Indonesia, serta sejumlah organisasi pemerintah daerah secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (30/7/2026).

Rapat tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah, sistem remunerasi kepala daerah, hingga peningkatan kapasitas fiskal daerah guna mendukung pelayanan publik.

Salah satu hasil rapat, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Revisi itu ditujukan untuk mewujudkan sistem remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih adil, proporsional, dan berbasis kinerja.

Komisi II DPR RI juga mendorong pemerintah mengevaluasi formula, alokasi, serta mekanisme perhitungan dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH). Perhatian lebih diminta diberikan kepada daerah penghasil sumber daya alam dan komoditas strategis, daerah perbatasan, kepulauan, daerah tertinggal, serta daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

Selain itu, pemerintah diminta segera menyalurkan alokasi kurang bayar DBH kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara bertahap dan tepat waktu pada 2026. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung belanja pegawai, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat itu, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi sistem pendapatan, pengelolaan aset yang lebih produktif, peningkatan kinerja BUMD, hilirisasi potensi unggulan daerah, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Keikutsertaan Bupati Novriwan Jaya dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tubaba memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Tubaba berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(*)