Menhut: Tak akan Terbitkan Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

img
Badak jawa (Rhinoceros sondaicus). Foto: Its.

MOMENTUM, Jakarta  – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ia juga menyarankan agar tidak ada aktivitas pertambangan di sekitar kawasan konservasi yang menjadi habitat utama badak jawa tersebut.

Raja Juli menegaskan, Ujung Kulon harus dipertahankan sebagai kawasan konservasi dan rumah utama badak jawa (Rhinoceros sondaicus), satwa langka yang populasinya hanya tersisa di kawasan tersebut.

Menurut dia, kewenangan penerbitan PPKH berada di Kementerian Kehutanan. Karena itu, ia memastikan tidak akan memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan di taman nasional tersebut.

"Kalau toh tetap ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," kata Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia bahkan berpandangan, idealnya tidak ada wilayah usaha pertambangan (WUP) di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Adapun kepastian mengenai status wilayah yang disebut masuk dalam WUP dapat dikonfirmasi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Saran saya, lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP," ujarnya.

Raja Juli kembali menegaskan, Kementerian Kehutanan hanya akan memberikan izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan konservasi di dalam kawasan taman nasional.

"Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji. Itu tidak akan menerbitkan izin apapun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon," katanya.

Di luar persoalan perizinan, pemerintah juga akan memperkuat perlindungan habitat badak jawa. Langkah yang diperlukan antara lain rehabilitasi hutan, pemulihan ekosistem, serta peningkatan pengamanan kawasan.

Pengawasan akan diperketat dengan menambah kamera jebak (camera trap) dan personel polisi hutan. Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan habitat badak jawa tetap terjaga.

"Idenya justru adalah tetap menjadikan Ujung Kulon sebagai rumah utama. Jadi harus diperbaiki hutannya, rehabilitasi, ekosistem diperbaiki, pengamanannya diperketat menggunakan kamera trap yang lebih banyak, polisi hutan yang lebih banyak, agar sekali lagi, rumah utama Javan rhino ini terjaga dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, terkait upaya penyelamatan badak jawa dalam jangka panjang, Raja Juli menyebut adanya rekomendasi para ilmuwan untuk menyiapkan habitat kedua (second habitat) atau populasi liar kedua (second wild population).

Sejumlah lokasi masih dikaji sebagai kemungkinan habitat baru, di antaranya Taman Nasional Baluran dan Alas Purwo, serta kawasan taman nasional lainnya.

Namun, penentuan lokasi tersebut masih menunggu hasil studi. Pemerintah tetap menempatkan perlindungan dan pemulihan ekosistem Ujung Kulon sebagai prioritas utama.(*)






Editor: Muhammad Furqon





Leave a Comment

Tags Berita

Featured Videos