MOMENTUM, Metro — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penerapan teknologi dan modernisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan modernisasi pertanian melalui Advanced Agriculture System (PM-AAS) tidak sekadar penggunaan mesin dan teknologi, tetapi harus berdampak pada efisiensi biaya produksi dan peningkatan keuntungan petani.

Hal itu disampaikan Jihan saat mengikuti Gerakan Tanam Padi PM-AAS serentak secara nasional di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Rabu (30/9/2026).

Menurut Jihan, pertanian menjadi salah satu sektor utama yang menopang perekonomian Lampung. Sektor pertanian menyumbang hampir 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung yang mencapai lebih dari Rp500 triliun. Sektor tersebut juga menyerap sekitar 44 persen tenaga kerja.

“Kalau ini menjadi fokus perhatian kita di Provinsi Lampung, fokus kesejahteraannya, fokus produktivitas pertaniannya, maka insya Allah Lampung akan semakin maju dan sejahtera,” kata Jihan.

Ia mengatakan penerapan PM-AAS harus diarahkan pada pengurangan biaya produksi, peningkatan hasil panen, dan peningkatan margin yang diterima petani.

“PM-AAS tidak boleh dimaknai sekadar menghadirkan mesin atau teknologi baru ke sawah, tetapi bagaimana efisiensi biaya pertanian, produktivitas meningkat, dan tentu ada margin yang lebih besar untuk petani,” ujarnya.

Jihan menyebut penerapan PM-AAS di Lampung Tengah menjadi salah satu contoh peningkatan produktivitas. Program percontohan seluas 100 hektare yang dikelola 77 petani disebut menghasilkan panen hingga 11,2 ton per hektare.

Secara keseluruhan, produksi padi Lampung pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 3,2 juta ton. Angka tersebut menempatkan Lampung sebagai salah satu daerah surplus beras.

Pemprov Lampung juga menjalankan sejumlah program pendukung dari sisi hulu hingga hilir. Di antaranya pemberian pupuk hayati cair, penyediaan mesin pengering gabah (bed dryer), serta penguatan peran BUMDes dan koperasi desa untuk memperpendek rantai tata niaga hasil panen.

“Dengan ekosistem seperti ini tentu saja petani memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola hasil pertanian. Saya berharap bantuan dan kegiatan hari ini menjadi bagian dari proses peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, khususnya di Kota Metro dan seluruh Provinsi Lampung,” kata Jihan.

Target PM-AAS Lampung 35.100 Hektare

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Tin Latifah mengatakan penerapan teknologi menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas padi nasional.

Menurut dia, produktivitas padi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung berada di kisaran lima ton per hektare. Karena itu, diperlukan penerapan teknologi untuk mendorong peningkatan hasil produksi.

“Produktivitas padi kita dari tahun 2010 itu stagnan di angka 5 ton, 5,1, 5,2, terakhir 5,3. Kita harus punya lompatan teknologi, kita harus berpikir di luar kebiasaan,” kata Tin.

Ia menyebut penerapan PM-AAS di sejumlah daerah menunjukkan hasil produksi di atas 10 ton per hektare. Di Lampung Tengah, misalnya, hasil panen dalam program tersebut disebut mencapai rata-rata sekitar 11 ton per hektare.

“Ini bukan angan-angan, ini sudah terealisasi,” ujarnya.

Tin mengatakan program PM-AAS secara nasional ditargetkan mencakup 1 juta hektare pada 2026 dan meningkat menjadi 3 juta hektare pada 2027.

Khusus Lampung, alokasi PM-AAS mencapai 35.100 hektare. Dari jumlah tersebut, target pertanaman pada September mencapai 2.500 hektare dan akan terus dikejar hingga akhir tahun.

Tin juga mengatakan pemerintah perlu menjaga ketersediaan pangan dengan mempercepat luas tambah tanam (LTT), terutama pada September. Padi yang ditanam pada periode tersebut diproyeksikan memasuki masa panen pada Desember hingga Januari.

Menurut dia, percepatan tanam menjadi salah satu upaya menjaga ketersediaan beras dalam negeri hingga 2027.

Untuk mendukung pelaksanaan PM-AAS, Kementerian Pertanian bersama Pemprov Lampung juga melakukan pengawalan terhadap ketersediaan air irigasi, pasokan listrik, dan distribusi pupuk bersubsidi.

Pengawalan irigasi dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sementara kebutuhan listrik dikoordinasikan dengan PLN dan distribusi pupuk bersubsidi dengan PT Pupuk Indonesia.(*)