MOMENTUM, Bandarlampung -- Lebih dari sebulan, antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Lampung masih mengular. Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan tambahan kuota solar sebesar 15 persen dan Pertalite 7 persen dari kuota tahunan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, mengatakan usulan tersebut disampaikan untuk menjaga ketersediaan BBM dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Nataru.

“Pemprov Lampung mengusulkan tambahan sekitar 15 persen untuk solar dari kuota tahunan dan 7 persen untuk BBM Pertalite pada Nataru,” kata Budhi seusai rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolda Lampung, Selasa (27/10/2026).

Menurut dia, konsumsi BBM menjelang Nataru cenderung meningkat dan dapat melampaui kuota harian. Namun, hingga saat ini, pemerintah daerah belum menerima arahan dari pemerintah pusat mengenai penambahan kuota tersebut.

Budhi berharap kuota BBM Lampung setidaknya dapat dipertahankan, bahkan ditambah untuk mengantisipasi peningkatan permintaan. Keputusan mengenai besaran kuota tetap menunggu kebijakan pemerintah pusat.

“Diharapkan nantinya minimal tetap atau ada penambahan kuota baru. Namun, kebijakannya menunggu dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Untuk menjamin pasokan BBM, Pemprov Lampung berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga. Berdasarkan informasi yang diterima, pasokan BBM impor yang sebelumnya harus melalui Pelabuhan Merak kini dapat bersandar di Pelabuhan Panjang, Lampung.

Perubahan jalur distribusi tersebut diharapkan memperkuat jaminan pasokan BBM di Lampung menjelang Nataru.

Pemprov Lampung juga berharap pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota BBM, terutama jenis bersubsidi, yakni solar dan Pertalite.

“Harapannya, kebutuhan BBM masyarakat selama Nataru bisa terjamin,” kata Budhi, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung.

Antrean Masih Panjang

Terkait antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Budhi mengatakan terdapat perubahan kondisi di beberapa lokasi. Pembatasan kendaraan besar di SPBU juga dinilai cukup membantu mengurangi antrean.

Meski demikian, antrean masih terjadi karena tingginya permintaan BBM bersubsidi. Menurut Budhi, selisih harga yang cukup besar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi turut memengaruhi tingginya permintaan.

“Pembatasan kendaraan besar di SPBU cukup mengurangi antrean. Namun, permintaannya memang masih tinggi akibat selisih harga yang cukup besar, sehingga antrean masih terjadi,” jelasnya.

Untuk mengurai persoalan tersebut, Polda Lampung berencana memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Langkah itu mencakup pembahasan data kuota BBM, pemantauan kondisi di lapangan, serta evaluasi upaya yang telah dilakukan.

Budhi mengatakan, dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas penindakan yang telah dilakukan Polda Lampung. Ke depan, tim gabungan direncanakan turun langsung ke lapangan untuk memantau distribusi BBM dan mencari solusi atas antrean yang masih terjadi.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki distribusi BBM bersubsidi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di Lampung terpenuhi menjelang libur Natal dan Tahun Baru.(*)