MOMENTUM, Jakarta  – Pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi yang memuat 313 pasal dalam 23 bab tersebut kini dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, keterbukaan dokumen UU tersebut penting agar pekerja, pencari kerja, maupun pemberi kerja dapat memahami secara langsung aturan yang menjadi landasan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Menurut dia, pemahaman terhadap regulasi tersebut diperlukan agar seluruh pihak mengetahui hak, kewajiban, serta bentuk pelindungan yang diatur di dalamnya.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum," kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (9/11/2026).

UU tersebut mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.

Regulasi ini juga mengatur penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pelindungan dan pengupahan, kesejahteraan pekerja, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, serta dana cadangan pesangon.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, pembinaan, hingga aturan peralihan dan penutup.

Yassierli menegaskan, keberadaan UU tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelindungan ketenagakerjaan, kata dia, harus mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, sejak seseorang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja hingga memasuki masa purna kerja.

"Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja," ujarnya.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR RI bersama pemerintah dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026.

UU Nomor 27 Tahun 2026 kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Adapun peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara di: 

[https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026](https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU\&no=27\&thn=2026) (*)