MOMENTUM, Jakarta -- Delapan fraksi di DPR disebut sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wacana itu mengemuka dalam pembicaraan informal lintas fraksi di parlemen.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan hampir seluruh partai politik di DPR mulai mengerucut pada penggunaan hak tersebut.

“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat,” kata Khozin menjelang rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa (10/11/2026).

Menurut Khozin, DPR perlu mempertimbangkan instrumen konstitusional yang tepat untuk merespons putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

Ia menjelaskan, hak angket digunakan DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, sedangkan hak menyatakan pendapat merupakan instrumen untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan konstitusional.

“Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis,” ujarnya.

Khozin merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur materi serta bukti sah mengenai dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagai dasar pengajuan hak menyatakan pendapat.

Ia mempertanyakan apakah persoalan ijazah Gibran masuk dalam kategori tidak pernah memenuhi syarat pencalonan atau tidak lagi memenuhi syarat ketika menjabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UUD 1945.

“Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi ‘tidak pernah memenuhi syarat pencalonan’ atau ‘tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat’ sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?” kata Khozin.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR akan memproses berbagai usulan terkait polemik ijazah Gibran setelah masa sidang dibuka.

Dasco menyebut pimpinan DPR telah menerima sejumlah usulan dari masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut.

Namun, karena DPR masih menjalani masa reses, pembahasan sejauh ini baru berlangsung secara informal. Proses resmi akan dimulai setelah DPR memasuki masa sidang pada Selasa (10/11/2026).

“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).

Sebelumnya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.(*)