MOMENTUM, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung mendapat tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi sebanyak 94.134 kiloliter (KL) untuk 2026. Dengan penambahan tersebut, total alokasi solar subsidi Lampung meningkat menjadi 885.095 KL.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budi Darmawan, mengatakan tambahan kuota diperoleh setelah pemerintah daerah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat melalui surat Gubernur Lampung.

Menurut Budi, kuota awal solar subsidi Lampung pada 2026 sebesar 790.961 KL. Pemprov Lampung kemudian mengusulkan tambahan 120.385 KL atau 15,22 persen dari alokasi awal.

"Kuota awal solar subsidi untuk Provinsi Lampung pada tahun 2026 sebesar 790.961 KL. Melalui Surat Gubernur Lampung kita minta tambahan 120.385 KL atau 15,22 persen," kata Budi, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, realisasi penambahan kuota dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Lampung memperoleh tambahan 7.724 KL atau sekitar 0,98 persen dari kuota awal.

Pemprov Lampung kemudian kembali berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memperjuangkan tambahan alokasi.

Upaya tersebut menghasilkan tambahan 86.410 KL pada tahap kedua. Budi menyebut penambahan itu diperoleh setelah kunjungan DPR RI serta pertemuan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dengan BPH Migas.

“Saat kunjungan DPR RI dan pertemuan Pak Gubernur Mirza dengan BPH Migas, kita dapat tambahan lagi sebanyak 86.410 KL atau 10,92 persen,” ujarnya.

Dengan demikian, total tambahan solar subsidi yang diterima Lampung mencapai 94.134 KL. Jumlah tersebut masih lebih rendah 26.251 KL dari usulan pemerintah daerah.

Meski demikian, Budi memastikan ketersediaan solar subsidi diperkirakan mencukupi hingga akhir Desember 2026.

Optimisme itu didukung perkiraan penurunan konsumsi solar menjelang akhir tahun. PT Pertamina Patra Niaga Lampung juga meyakini pasokan solar subsidi dapat tetap terjaga hingga Desember mendatang.

Selain solar, Pemprov Lampung turut mengajukan tambahan kuota Pertalite sebanyak 72.391 KL atau sekitar 10,41 persen dari alokasi awal.

Namun, hingga Selasa (10/11/2026), pemerintah daerah belum menerima kepastian mengenai persetujuan tambahan kuota Pertalite tersebut.(*)