MOMENTUM, Jakarta -- Indonesia dilanda 2.304 bencana sepanjang 2026 hingga 6 November. Tingginya angka tersebut menjadi peringatan pentingnya memasukkan aspek risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah.

Momentum Hari Tata Ruang Nasional dimanfaatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendorong penataan ruang yang lebih memperhatikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Salah satunya melalui talkshow bertema Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana yang digelar di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan, pengurangan risiko bencana harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Penataan ruang menjadi instrumen penting untuk memetakan potensi ancaman, mengendalikan pemanfaatan lahan, serta memastikan pembangunan berlangsung di kawasan yang aman.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman," kata Dalu.

Berdasarkan data kebencanaan 2026, sebanyak 94,27 persen bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya bencana geologi. Kejadian bencana didominasi kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem.

Menurut Dalu, kondisi tersebut menuntut pemerintah memastikan setiap kebijakan pembangunan wilayah mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan potensi ancaman bencana.

Penataan ruang, kata dia, tidak sekadar menentukan lokasi yang boleh dibangun, tetapi juga memastikan pembangunan sesuai dengan tingkat risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi itu mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi bencana.

Selain menjadi pedoman pencegahan sebelum bencana, RTR juga digunakan sebagai acuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah setelah bencana.

Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN Suyus Windayana menjelaskan, identifikasi ancaman dan kerentanan bencana telah menjadi bagian dari penyusunan RTR. Proses tersebut mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pengendalian pemanfaatan ruang juga harus dilakukan secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak meningkatkan risiko bencana.

Suyus mengatakan, PP Nomor 34 Tahun 2026 memberikan fleksibilitas dalam perubahan tata ruang. Jika sebelumnya perubahan tata ruang dilakukan dalam siklus lima tahunan, kini penyesuaian dapat dilakukan secara parsial sesuai kebutuhan dan kebijakan tertentu.

"Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026. Jadi, kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa dilakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tidak stagnan," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Lilik Kurniawan, menekankan pentingnya tata ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Menurutnya, tata ruang tidak hanya menjadi landasan mitigasi, tetapi juga acuan untuk menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian ketika bencana terjadi. Dokumen tersebut juga menjadi pedoman dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

"Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman," kata Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.

Talkshow Hari Tata Ruang Nasional tersebut dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Melalui kegiatan tersebut, Kementerian ATR/BPN mendorong peningkatan kesadaran dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan penataan ruang berkelanjutan. Perencanaan wilayah yang memperhitungkan risiko bencana diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang produktif secara ekonomi, melindungi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan menghadapi perubahan iklim.(*)