MOMENTUM, Bandarlampung-- Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan pabrik pakan ternak mandiri di 500 desa untuk menekan biaya produksi peternakan. Program ini diharapkan dapat menurunkan harga pakan sekaligus membuat daging, telur, dan ikan lebih terjangkau masyarakat.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Pada 2026, pemerintah menargetkan 150 desa, dilanjutkan 250 desa pada 2027, hingga mencapai 500 desa pada tahun berikutnya.

"Kami ingin dari 2.500 desa yang ada di Provinsi Lampung, ada 500 desa yang memiliki pabrik pakan mandiri. Tahun ini kita bangun di 150 desa, tahun depan insya Allah di 250 desa, dan tahun berikutnya kita genapkan menjadi 500 desa," kata Mirza saat menghadiri peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 di Bandarlampung, Jumat (13/11/2026).

Menurut Mirza, mahalnya harga pakan menjadi salah satu persoalan utama peternak. Biaya pakan bahkan bisa mencapai 70 hingga 80 persen dari total biaya produksi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap harga jual hasil peternakan.

Padahal, Lampung memiliki potensi bahan baku pakan yang melimpah, seperti jagung, singkong, dan hasil pertanian lainnya. Potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak di daerah.

Melalui pabrik pakan mandiri, bahan baku lokal diharapkan dapat diolah menjadi pakan ayam maupun ikan di tingkat desa. Jagung hasil panen petani, misalnya, dapat dikeringkan menggunakan mesin pengering sebelum diproses menjadi pakan.

Mirza menyebutkan, uji coba program di sejumlah desa pada 2025 menunjukkan harga pakan dapat ditekan dari kisaran Rp9.000-Rp10.000 menjadi Rp5.000-Rp6.000 per kilogram.

Selain menekan biaya produksi, keberadaan pabrik di desa diharapkan mengurangi biaya distribusi yang selama ini menyumbang sekitar 25 hingga 30 persen dari harga pakan.

"Sebagai pemerintah, tugas kita memastikan hasil pertanian yang melimpah bisa dinikmati seluruh masyarakat Lampung secara layak. Salah satunya dengan memastikan harga pangan, termasuk ayam, kambing, dan sapi, tetap terjangkau," ujarnya.

Untuk merealisasikan program tersebut, Pemprov Lampung akan melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, perguruan tinggi, perusahaan pakan, serta kelompok peternak.

Di sisi lain, Pemprov Lampung juga meresmikan sejumlah fasilitas pelayanan dan pengujian kesehatan hewan, termasuk Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan, laboratorium tersebut telah mengantongi akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan standar ISO 17025:2017.

Fasilitas itu memungkinkan perusahaan pakan dan pelaku usaha peternakan melakukan pengujian mutu pakan maupun bahan bakunya di Lampung tanpa harus mengirim sampel ke luar daerah.

Sementara itu, Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari menyebut Lampung memiliki potensi besar dalam mendukung pasokan ternak nasional. Populasi sapi di Lampung tercatat sekitar 905.000 ekor, kambing 1,9 juta ekor, ayam pedaging 94,8 juta ekor, dan ayam petelur 14,8 juta ekor.

Menurut Tri, pengembangan peternakan perlu didukung ketersediaan pakan bermutu, kesehatan ternak, serta jaminan keamanan produk hewan.

Ia juga menyoroti program pengembangan peternakan melalui Desa Ku Maju, termasuk penyaluran 40.000 ekor ayam DOC KUB di delapan lokasi untuk masyarakat kelompok desil 1 sampai 4.

Pemprov Lampung berharap pembangunan pabrik pakan mandiri dapat memperkuat usaha peternakan berbasis desa. Selain membantu peternak menekan biaya produksi, program tersebut diharapkan meningkatkan ketersediaan pangan sumber protein hewani dengan harga yang lebih terjangkau.(*)