MOMENTUM, Jakarta – DPR RI membatalkan rapat paripurna yang sedianya membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026). Pembatalan dilakukan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Semula, rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB. Namun, agenda tersebut dibatalkan sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan pembatalan rapat yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” demikian isi surat tersebut.
Sebelumnya, pimpinan DPR telah menerima usulan HMP dari sedikitnya 120 anggota DPR pada Rabu (11/11/2026). Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Usulan tersebut rencananya dibahas dalam rapat paripurna DPR hari ini sebagai bagian dari proses politik untuk mengajukan pemakzulan terhadap Gibran.
Namun, perkembangan berubah setelah Gibran datang langsung ke Gedung MPR dan menyerahkan surat pengunduran dirinya, Kamis siang. MPR kemudian bergerak menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat pimpinan.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, yang juga menjadi salah satu pengusul HMP, membenarkan pembatalan rapat paripurna tersebut.
Khozin mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Dengan adanya pengunduran diri tersebut, menurut dia, usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.
Pembatalan rapat paripurna sekaligus mengubah arah proses politik yang sebelumnya bergulir di DPR terkait usulan pemakzulan Gibran. Kini, tindak lanjut pengunduran diri menjadi kewenangan MPR sesuai mekanisme ketatanegaraan. (*)
Editor: Muhammad Furqon
