MOMENTUM, Gunungsugih -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memeriksa 83 kepala sekolah penerima dana Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pemerasan berupa permintaan setoran 15 persen dari nilai bantuan.
Sebanyak 13 penyidik gabungan dari Kejati Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah diterjunkan untuk meminta keterangan para kepala sekolah tersebut.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah Okky Desvian mengatakan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap untuk menggali keterangan saksi sekaligus mengumpulkan bukti tambahan dalam perkara yang telah memasuki tahap penyidikan.
"Betul, hari ini kami dari tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah sehubungan dengan dana revitalisasi di Dinas Pendidikan tahun 2026," kata Okky mewakili Kajari Lampung Tengah Rita Susanti.
Baca Juga: Kejati Ungkap Dugaan Setoran 15 Persen Dana Revitalisasi Sekolah di Lampung Tengah
Menurut Okky, pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah merupakan bagian dari rangkaian penyidikan dugaan pemerasan dalam jabatan yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah.
Sebelumnya, penyidik juga telah melakukan sejumlah tindakan hukum, termasuk penggeledahan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Terkait kemungkinan pemanggilan pihak Dinas Pendidikan Lampung Tengah, Okky menyebut koordinasi terus dilakukan dengan bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung yang menangani perkara tersebut.
"Untuk progres penanganan, tentunya kami akan selalu berkoordinasi dengan Pidsus Kejati sehubungan dengan timeline pemanggilan para pihak, khususnya dari Dinas Pendidikan," ujarnya.
Sementara itu, sejumlah kepala sekolah yang telah menjalani pemeriksaan mengungkapkan adanya permintaan uang oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Lampung Tengah.
Mereka mengaku hampir seluruh kepala sekolah yang diperiksa membenarkan adanya permintaan tersebut. Namun, para kepala sekolah meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
"Tadi waktu kami ditanya hampir semua mengakui adanya permintaan uang. Lebih baik mengaku, daripada kami yang jadi tersangka. Untuk apa menutupi perbuatan yang salah," ujar salah seorang kepala sekolah.
Kasus ini resmi ditangani pada tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Lampung Nomor PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Penyidik masih terus mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mengungkap dugaan pemerasan dalam program revitalisasi sekolah tersebut.(*)
Editor: Muhammad Furqon
