MOMENTUM, Pringsewu--Angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin yang mencapai 9,14 persen pada tahun 2023 turun menjadi 8,32 persen pada 2024, dan kembali menyusut menjadi 7,60 persen pada 2025.
Dengan capaian tersebut, angka kemiskinan Pringsewu berkurang 1,54 poin persentase dalam kurun waktu dua tahun. Meski demikian, pemerintah daerah diminta tidak berpuas diri karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan intervensi, terutama kelompok miskin ekstrem dan keluarga rentan secara sosial ekonomi.
Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila mengatakan, penurunan angka kemiskinan harus diikuti program penanggulangan yang lebih terarah dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.
" Capaian ini patut kita syukuri, namun tidak boleh berpuas diri. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah, khususnya kelompok miskin ekstrem dan keluarga yang menghadapi berbagai kerentanan sosial ekonomi," kata Umi Laila saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Stunting, di Hotel Regency, Gadingrejo, Selasa (17-11-2026).
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan dua agenda pembangunan yang saling berkaitan. Keduanya membutuhkan penanganan lintas sektor, bukan hanya mengandalkan satu perangkat daerah.Dia meminta seluruh OPD bergerak sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan melibatkan pemerintah kecamatan, pekon, kelurahan, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.
Umi Laila menjelaskan, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan bergizi, air bersih, sanitasi layak, dan kesempatan kerja. Sementara penanganan stunting membutuhkan dukungan berbagai sektor, mulai dari pemenuhan gizi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga perbaikan lingkungan tempat tinggal.
Ia menegaskan, penguatan dan validasi data menjadi salah satu kunci keberhasilan program. Dengan data yang akurat dan mutakhir, intervensi pemerintah dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Upaya tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Pringsewu 2025–2029 yang menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dari pembangunan menuju Pringsewu Makmur. (**)
Editor: Muhammad Furqon
