Rp14,7 Miliar Terungkap, KPK Dorong KKP dan Kemenbud Evaluasi Pengadaan Jasa influencer

img

MOMENTUM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi pengadaan jasa influencer atau pemengaruh.  

Dorongan itu menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa pemengaruh di kedua kementerian tersebut seniai Rp14,7 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan.

"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan temuan ICW, lima paket pengadaan jasa influencer berlangsung pada 2024 di unit kerja Museum dan Cagar Budaya, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Unit kerja tersebut kini menjadi bagian dari Kemenbud.

Sementara tiga paket lainnya merupakan pengadaan di KKP selama periode 2025-2026. Total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14,7 miliar. Dalam temuan ICW, perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, turut disebut terlibat dalam pengadaan jasa tersebut.

Budi menjelaskan, evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan maupun benturan kepentingan dalam proses pengadaan.

"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan menelaah temuan ICW tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi. KPK juga akan mengkaji apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.

"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Ia menegaskan, aspek kewenangan menjadi salah satu dasar bagi KPK untuk menentukan tindak lanjut atas temuan tersebut.






Editor: Muhammad Furqon





Leave a Comment

Tags Berita

Featured Videos