DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Setelah Bergulir Selama 18 Tahun

img
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Ist.

MOMENTUM, Jakarta-- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap laporan hasil pembahasan yang disampaikan Komisi III DPR RI.

Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani itu berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta. Sebelum mengetuk palu pengesahan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut.

"Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan yang kemudian mengetuk palu tanda persetujuan.

Pengesahan ini mengakhiri proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembicaraan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyepakati RUU itu dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Sejak September 2025, Komisi III juga telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menghimpun masukan dari masyarakat, kalangan ahli, serta berbagai organisasi.

Habiburokhman menyebut terdapat sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut.

Salah satunya, pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan menimbulkan banyak korban. Di antaranya praktik investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.

"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," ujarnya.

Selain itu, RUU tersebut tetap menegaskan pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ancaman pidana mati juga tetap dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok pengaturan lainnya menyangkut tata kelola aset hasil tindak pidana. Pengelolaannya akan dilakukan badan yang memiliki kompetensi untuk memastikan proses berjalan profesional dan akuntabel.

Ruang lingkup pengelolaan meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.(*)






Editor: Muhammad Furqon





Leave a Comment

Tags Berita

Featured Videos