Harianmomentum.com--Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mempertimbangkan untuk mengalihkan program Jaminan kesehatan Kota (Jamkeskot) ke Jaminan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandarlampung M Yusuf Khohar, pengalihan tersebut sebagai bentuk penghematan anggaran. Apalagi saat kondisi keuangan pemkot sedang devisit. Sementara Jamkeskot setiap tahun menghabiskan dana sekitar Rp60 miliar.

"Untuk apa kita (Pemkot) mengakomodir orang sakit ngabisin uang sampai Rp60 miliar, lebih baik kita masukkan BPJS, paling kita talangi Rp50 ribu sampai Rp60 ribu. Kan hemat banyak," katanya, Selasa (17/4/2018).

Keuntungan lain, kata dia, prongram Jamkeskot hanya melayani sekali untuk cuci darah. Sedangkan BPJS pelayanan cuci darah tanpa batas. Apalagi, mayoritas rumah sakit, puskesmas dan klinik, telah bekerja sama dengan BPJS.

Karena itu, Pemkot Bandarlampung pada 2019 ditargetkan bisa menambahkan 50 ribu warganya masuk BPJS. Saat ini, sudah ada 900 ribu warga Bandarlampung yang dicover BPJS.

Sementara Kepala BPJS Bandarlampung Johana membenarkan jika Pemkot akan menambah jumlah warganya masuk dalam BPJS. "Itu pun sudah masuk dalam perencanaan kami dan Pemkot Bandarlampung," kata dia. 

Oleh karena itu, lanjut Johana, BPJS intensif melakukan pendekatan dengan pelaku usaha yang berada di Kota Tapis Berseri.

Sementara, anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung Imam Santoso menilai, program Jamkeskot hanya menghamburkan anggaran. "Namanya membangun program harus disertai dengan anggaran yang memadai," kata dia.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bandarlampung itu pun membandingkan,  keunggulan Jamkeskot dengan BPJS. Jamkeskot, dibayar jika terdapat masyarakat menikmati penanganan medis,  sedangkan BPJS tidak atau terpakainya program itu, masyarakat harus membayar iuran. (aji)