Harianmomentum.com--Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dalam tiga tahun terakhir trennya terus mengalami penurunan. Kesbangpol Lampung akan membentuk kelompok kerja (pokja) dalam upaya meningkatkan IDI.

“Meskipun kinerja ASN akan lebih turun lagi di tahun politik ini, tetapi kondisi ini jangan dijadikan pengaruh," kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Lampung Sukiran, Selasa, 15 Mei 2018.

Sukiran menyebutkan, ada beberapa faktor penentu turunnya IDI, misalnya dari kelembagaan demokrasi, petugas sipil dan meningkatnya demontrasi di tahun politik ini.

Untuk itu, Sukiran meminta untuk lebih proaktif baik instansi terkait atau lembaga, agar lebih eksis dan tidak bertumpu pada ada atau tidaknya anggaran.

“Kalau dari anggaran kan terbatas. Jadi dari pokja ini kita sepakat bersama sama agar Lampung lebih maju,” jelasnya.

Terkait teknisnya, Sukiran mengungkapkan, bahwa Pokja yang diketuai Sekretaris Daerah ini akan terus berjalan dan menunjukkan eksistensinya di publik dalam mengenali IDI.

Dikatakannya, dalam tahun politik ini menjadi kehawatiran bersama jika kondisi IDI masih menurun dikarenakan efek lain seperti demokrasi yang anarkis. Sementara terkait wacana mengikutsertakan penggiat demokrasi pada Pokja IDI akan dikaji agar semakin baik.

“Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, kondisi nilai IDI di Provinsi Lampung sejak 2014 sampai 2016 trennya terus menurun hingga pada tahun 2016 berada di poin 61,00 dengan kategori sedang,” ungkap Sukiran.

Sementara pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung Dedy Hermawan mengungkapkan, data yang tiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tentang kondisi IDI seperti tak dihiraukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

"Data BPS tentang nilai IDI yang terus terjun bebas tiga tahun ini pun mungkin gak dibaca oleh Gubernur, Kapolda, partai politik, komisi I juga gak ngebaca betapa mirisnya kondisi IDI di Lampung. Ini sebenarnya harus direspon, kalau bisa panik seperti tingginya inflasi ekonomi, tapi ini gak terbangun kepanikannya, kita gak menjadi negara yang antisipatif. Sensifitas dari pemerintah gak ada, padahal kondisi seperti ini membahayakan stabilitas masyarakat," jelas Dedy.

Kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi IDI saat ini menjadi kendala bagi Pokja dalam efektifitas mengawal agar IDI ini menjadi maindset seluruh stakeholder di Provinsi Lampung.

Sehingga menurutnya, jika kepekaan ini terbangun dari seluruh stakeholder, secara perlahan prilakunya akan mengarah pada perbaikan demokrasi di Lampung.

Dia berharap, penurunan kondisi IDI yang terbagi dari tiga aspek seperti kebebasan sipil, lembaga demokrasi, dan hak-hak politik bisa menjadi catatan seluruh elemen lembaga dan masyarakat.

Karena jika seluruh pihak mengabaikan informasi IDI ini, maka akan menuju sebuah kondisi demokrasi yang semakin buruk yang pada ujungnya nanti bisa menimbulkan kegaduhan, dan berdampak pada kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya.

Dari itu, Dedy mendorong anggota Pokja berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menunjukkan eksistensinya di masyarakat.

"Memang kita gak boleh berhenti, saya pernah mengajukan ini menjadi sebuah gerakan yang tak bergantung pada surat keputusan (SK) dan anggaran dengen mengikutsertakan pekerja sosial. Namun Pokja yang merupakan gabungan dari beberapa lembaga ini memiliki pemikiran yang berbeda-beda, yang memiliki berbagai macam background sosial dan struktural," tandasnya. (ira)