MOMENTUM, Bandarlampung--Diskusi produktif berlangsung saat kunjungan kerja Komisi II dan Komisi III DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dengan manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII di Kantor Direksi PTPN VII, Bandarlampung, Kamis (22-10-2020). 

Sebanyak 25 wakil rakyat yang membidangi keuangan dan ekonomi itu hadir untuk menyampaikan aspirasi kepada dunia usaha. Salah satu topik yang mendapat perhatian, usulan agar PTPN VII menggarap produk jadi dari komoditas yang diusahakan.

Delegasi para legislator itu dimotori Ketua Komisi III M Yansuri dan Wakil Ketua Komisi II Abusari. Mereka diterima Direktur PTPN VII Doni P. Gandamihardja, didampingi Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support Okta Kurniawan. Hadir juga para Kepala Bagian di PTPN VII dan staf pada Sekretariat DPRD Sumsel.

Dalam pengantarnya, Doni menyampaikan kondisi terkini perusahaan BUMN bidang perkebunan yang dia pimpin. Dia menyebut, dalam situasi pandemi, pihaknya bersyukur masih bisa menjalankan operasional manajemen, baik on farm maupun off farm secara baik. Namun demikian, situasi dunia yang terpengaruh oleh wabah virus corona berimbas kepada distribusi dan harga pasar.

“Alhamdulillah, secara operasional kami tetap berjalan dengan baik. Pengaruh pandemi hanya terjadi di faktor ekternal. Sedangkan di internal, termasuk adanya gejolak di luar yang berkaitan dengan tatanan politik, kami bisa tetap kondusif. Tidak ada pengaruh langsung dari pandemi ini,” kata dia.

Soal kontribusi PTPN VII kepada wilayah kerja, Doni mengaku hingga saat ini belum bisa maksimal. Kondisi perusahaan dan atmosfer bisnis agro yang sempat terganggu akibat anjloknya harga dalam enam-tujuh tahun terakhir dan berimbas kepada PTPN VII, pihaknya sedang fokus kepada recovery atau pemulihan bisnis.

“Meskipun dalam kondisi kurang sehat, kami tetap mengalokasikan dana untuk CSR (kepedulian kepada masyarakat). Namun mohon maaf belum maksimal. Dan untuk kondisi saat ini, kami fokus bertahan untuk bertransformasi. Kontribusinya untuk masyarakat, mungkin baru sebatas menjaga stabilitas ekonomi dengan tidak ada PHK dan sebagainya,” kata dia.

Tentang usulan untuk menggarap sektor consumers good dengan mengolah bahan baku yang dihasilkan menjadi barang jadi, Doni mengaku tetap punya proyeksi ke depan. Dia menyebut, PTPN III sebagai induk perusahaan (holding, pemegang 90 persen saham) sudah mulai menggarap sektor riil. Antara lain, dengan menjual langsung beberapa komoditas yang diproduksi ke pasar retail melalui beberapa merek yang saat ini mulai beredar di pasaran.

Membuka diskusi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel Yansuri menggambarkan kondisi ekonomi agro di wilayah Sumsel. Ia mengatakan, di Sumsel di hampir semua wilayahnya banyak tanaman karet yang dikelola petani. Namun, akhir-akhir ini harganya tidak lagi menguntungkan.

“Yang kami tahu, di Bogor itu tidak punya kebun karet, tetapi ada dua pabrik ban besar di sana. Sementara di Sumsel, ada ratusan ribu hektare tanaman karet, tetapi getahnya dikirim ke mana-mana. Mengapa PTPN VII tidak membangun pabrik ban. Pertama, supaya harga karet bisa lebih baik, kedua, agar ada penyerapan tenaga kerja lokal,” kata dia.

Burlian, salah satu Anggota Komisi III DPRD Sumsel dalam diskusi itu juga menyoroti bisnis karet yang dijalankan PTPN VII. Ia mendukung jika PTPN VII menggarap sektor produk jadi di Sumsel. Lebih dari itu, ia juga meminta PTPN VII untuk lebih terbuka kepada petani dengan cara berbagi teknologi budi daya karet.

“Saya melihat tanaman karet yang dikelola petani dengan yang dikolal PTPN VII dan perusahaan besar lain itu beda. Tentu itu akan menghasilkan produk dan produktivitasnya berbeda. Oleh karena itu, kami minta PTPN VII memberi pendampingan secara teknis kepada petani karet,” kata dia.

Menanggapi itu, SEVP Business Support Okta Kurniawan mengatakan secara insidental pihaknya mendampingi petani karet di semua wilayah. Ia mengatakan, karet petani sama sekali bukan kompetititor, melainkan mitra yang pada kondisi perusahaan sehat akan saling menguntungkan.

“Di beberapa kabupaten, seperti di Muaraenim, kami mendampingi petani kelapa sawit yang akan melakukan replanting dan dibiayai Pemerintah Daerah. Demikian juga di tempat lain, jika ada permintaan, kami akan dengan senang hati menjadi konsultan teknis,” kata Okta.

Okta juga menginformasikan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya telah bertemu dengan Gubernur Sumsel untuk sharing program yang bisa dijalankan. Sesuai arahan Gubernur, kata dia, pihaknya akan proaktif dalam dinamika pembangunan, terutama bidang agrobisnis di wilayah Sumsel.

“Insya Allah kalau program restrukturisasi dan dalam proses transformasi bisnis sudah berhasil dan sehat, kita akan menjadi mitra petani. Terutama petani karet dan petani sawit.

Kami punya pabrik-pabrik pengolahan karet dan sawit yang kapasitasnya masih longgar. Kami akan beli karet dan sawit petani agar stabilitas harga bisa terjaga,” kata dia. (*).

Editor: Nurjanah/Rls.