Harianmomentum.com-- Lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) Rukun Makmur Kelurahan Gunungsulah, Kecamatan Wayhalim Bandarlampung, diduga melakukan penyalahgunaan anggaran penataan dan penyusunan kawasan kumuh.

 

Program pemerintah pusat ini dibiayai melalui program Loan Asian Development Bank (ADB). 

 

Setiap kelurahan yang mendapatkan program ini, akan mendapat kucuran dana hibah sebesar Rp 500 juta yang diserahkan ke LKM sebagai pengelola dana untuk anggaran selama satu tahun.

 

Menurut Sekretaris LKM Rukun Makmur kelurahan Gunungsulah Suprianto, sampai batas akhir pelaksanaan program di tahun 2017, dana ADB yang dikelola oleh LKM masih ada sisa sekitar 30 persen dari total anggaran sebesar Rp 500 juta.

 

"Sebenernya dana itu masih ada sisa dan sudah saya serahkan langsung ke koordinator," ujarnya, Senin (23/20).

 

Artinya, 30 persen dari Rp 500 juta, bila dikalkulasikan yaitu sekitar Rp 150 juta sisa dana ADB yang masih dipegang oleh koordinator LKM.

 

"Maka, untuk yang 30 persen saya tidak mau ACC sebelum ada peralihan sisa itu ke bentuk pisik. Kalau yang 70 persen ia saya sudah ACC," jelasnya.

 

Menurut Suprianto, setiap anggaran yang tersisa, wajib dikembalikan lagi ke pemerintah pusat atau direalisasikan kembali untuk pembangunan yang ada.

 

"Saya sudah sampaikan hal itu, tetapi mereka bersikukuh bahwa hal itu sudah sesuai anggaran, jadi sisanya harus dihabiskan," jelasnya.

 

Sedangkan, menurut salah satu warga kelurahan Gunung Sulah, Sujianto menjelaskan bahwa sisa dana sekira Rp 150 juta itu sudah dibagi-bagi oleh pihak LKM. "Saya ada rekamannya, bukti kalau mereka membagi uang itu. Yang terlibat banyak," kata Sujianto.

 

Namun, Koordinator LKM Sadikin membantah kalau ada anggaran yang tersisa.

 

"Tidak ada anggaran yang tersisa, semuanya sudah dialokasikan ke pembangunan," kata Sadikin saat dihubungi, Senin (23/10).

 

Menurut Sadikin, pelaksanaan program penataan dan penyusunan kawasan kumuh di wilayahnya sudah selesai semua.

 

"Program kita sudah beres semua, tinggal pembuatan LPJ (laporan pertanggungjawaban) nya saja," jelasnya.

 

Terkait dengan sekretarisnya yang tidak mau tanda tangan, Sadikin tidak ambil pusing.

 

"Ya tetap kita akan buat LPJ itu, walaupun dia gak mau tanda tangan," jelasnya.

 

Di wilayah Kelurahan Gunungsulah sendiri, alokasi anggaran diperuntukkan untuk pengadaan paping, drainase (siring) dan tutup platdeker (tutup siring). (acw)