MOMENTUM, Liwa -- Pemkab Lampung Barat (Lambar) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah tahun 2022 bertempat di Aula Pesagi Setdakab, Senin (12/09/2022).

Dihadiri Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin, asisten, staf ahli bupati, sejumlah kepala dias/instansi di Lambar.

Rakor tersebut dipimpin Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi melalui virtual bertempat di Istana Negara yang diikuti gubernur, bupati/walikota se-Indonesia.

Menurut Jokowi, situasi semua negara saat ini sedang mengalami kesulitan karena adanya wabah Covid-19, diikuti dengan perang yang menyebabkan krisis energi, pangan, keuangan maupun finansial

Ditambah saat ini negara Indonesia mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM) hal itu sama persis dengan yang dialami semua negara, bahkan dibeberapa negara harga BBM sudah berada di angka Rp17.000.

Bahkan, kata Jokowi, gas di Eropa saat ini sudah mengalami kenaikan enam kali lipat, bahkan ada yang tujuh kali lipat, sehingga subsidi menyebabkan dana BBM membengkak.

"Karena memang subsidi BBM yang sebelumnya 152 triliun sudah melompat tiga kali lipat lebih menjadi Rp502,4 triliun," Jelasnya.

Bahkan jumlah yang ada saat ini setelah di lihat secara detail kouta subsidi hanya untuk 23 juta kilo liter Partalite dan 15,1 kilo liter solar.

"Setelah di kalkulasi hanya bisa sampai pada awal Oktober saja jika sampai akhir Desember kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kilo liter untuk partalite dan 17,4 untuk solar," Paparnya.

"Itu hanya estimasi kebutuhan, sedangkan muncul lagi kebutuhan tambahan untuk subsidi sejumlah 195 triliun," Sambungnya.

Oleh sebab itu, untuk penyesuaian kenaikan harga BBM, Jokowi minta provinsi, kabupaten/kota supaya menangani inflasi. Pemerintah daerah menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk memberikan subsidi di sektor transportasi.

Subsidi tersebut akan bermanfaat bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, Pemda juga diminta untuk meningkatkan daya beli masyarakat. (Lem)